Tuesday, 18 September 2018

Menanti Kiprah Pendamping RW

Kamis, 30 Agustus 2018 — 6:40 WIB

PEMPROV DKI Jakarta akan melibatkan pendamping RW saat rapat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pendamping RW nantinya mendapatkan honor atau uang transpor Rp150 ribu per hari.

Kepastian dilibatkannya pendamping RW tertuang dalam Pergub Nomor 81/2018 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Rembuk Warga dan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pergub itu telah diundangkan 15 Agustus 2018.

Pendamping RW dipilih dari unsur masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tugasnya diantaranya melakukan asistensi proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan, dan memberikan usulan solusi permasalahan.

Singkatnya tugas pendamping RW yakni membantu peran Pak RW mengambil keputusan dalam mengusulkan program pembangunan baik fisik maupun non fisik. Setiap kelurahan nantinya ada lima pendamping RW.

Kiprah pendamping RW tentunya ditunggu publik. Peran pendamping RW diharapkan bukan sekadar membantu memaksimalkan penyerapan anggaran seperti yang diangankan Pemprov DKI Jakarta, tetapi lebih dari itu.

Pendamping RW kudu bisa memberikan masukan yang akurat terhadap program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga apa yang telah diputuskan dalam musrenbang tidak cuma sekadar angin surga atau PHP (Pemberi Harapan Palsu).

Sejauh ini hasil musrenbang di tingkat RW banyak yang tidak terwujud alias cuma PHP terhadap warga. Dalihnya beragam, mulai dari usulannya bukan prioritas, programnya sudah dikerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), dan alasan lainnya.

Dampaknya bisa ditebak, tak jarang mulai dari warga, tokoh masyarakat maupun pengurus RT/RW hopeless terhadap musrenbang. Maklum karena hasil musrenbang banyak yang tidak bisa diwujudkan.

Kini setelah hadirnya pendamping RW, program pembangunan yang dibahas dalam musrenbang bisa lebih realistis sehingga usulannya bisa diwujudkan dan masyarakat tidak apatis karena cuma diberikan PHP.

Bukan itu saja, publik juga berharap pendamping RW bisa menggaransi menghindarkan duplikasi anggaran. Jangan sampai ada proyek baik fisik maupun non fisik yang sudah dianggarakan SKPD/UKPD diusulkan lagi dalam musrenbang.

Bukan rahasia lagi, di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kadang terjadi duplikasi anggaran. Bahkan pada RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2015, tak tanggung-tanggung Kemendagri mencoret delapan proyek bernilai puluhan miliar, karena anggaran ganda. Kita tunggu kiprah pendamping RW. @*