Sunday, 23 September 2018

Kok Ada Pendamping RW Segala, Anggota LMK Buat Apa?

Jumat, 31 Agustus 2018 — 6:50 WIB
posronda

GUBERNUR Anies Baswedan mengangkat pendamping RW, yang ditunjuk oleh lurah. Tugasnya untuk aktif dalam Musrembang, sehingga penyerapan anggaran di DKI bisa maksimal. Kok repot amat Pemprov bikin tim pendamping RW segala. Buang-buang anggaran saja. Kenapa tak manfaatkan anggota LMK saja, toh tugasnya mirip-mirip juga.

Sudah menjadi pengertian umum, pejabat yang tak bisa menghabiskan anggaran di lembaganya, dianggap tak bisa bekerja. Di DKI Jakarta, dari jaman Gubernur Ahok sampai Anies Baswedan sekarang, itu selalu terjadi. Bedanya, kalau Ahok ada sisa anggaran santai-santai saja, gubernur yang sekarang jadi pusing dibuatnya.

Pernah terjadi baru beberapa minggu jadi Gubernur, ternyata serapan APBD DKI 2017 hanya 47,1 %. Maka Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said menyarankan, agar anggaran terserap habis dalam tempo 2,5 bulan. Anies Baswedan harus menghabiskan dana APBD sehari Rp 420 miliar. Apa nggak teler tuh, jadinya?

Untuk mengatasi permasalahan seperti itu, Anies pernah mencoba bikin proyek percontohan di 17 kelurahan. RW-RW di wilayah itu diberi pendamping untuk aktif dalam musrembang. Ternyata hasilnya efektif, penyerapan anggaran APBD jadi lebih banyak.

Bertolak dari pengalaman itu, Gubernur Anies menerbitkan Pergub untuk diangkatnya pendamping RW di setiap kelurahan, yang ditunjuk lurah 5 orang untuk setiap kelurahan. Tugasnya ikut aktif dalam setiap Musrembang, dengan transport Rp 150.000,- sekali rapat.

Ditilik dari tugas pendamping RW, ternyata mirip-mirip juga dengan Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), Yakni menyerap usulan masyarakat, untuk diwujudkan melalui penggodogan di Musrembang.

Maka ketimbang Pemprov DKI buang-buang anggaran yang tidak perlu, seyogyanya anggota LMK saja yang dimanfaatkan sebagai pendamping RW. Jika ternyata mereka dapat transpor Rp 150.000,- sekali rapat, ya itu namanya rejeki tambahan. – gunarso ts