Thursday, 20 September 2018

Pembangunan LRT Fase 2 Terancam Batal

Sabtu, 1 September 2018 — 0:13 WIB
Pembangunan stasiun LRT di depan Vellodrome yang masih dalam pengerjaan. (ifand)

Pembangunan stasiun LRT di depan Vellodrome yang masih dalam pengerjaan. (ifand)

JAKARTA – Pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 2 rute Velodrome, Dukuh Atas, dan Tanah Abang, terancam batal. Ini menyusul keraguan PT Jakarta Propertindo membangun moda angkutan tersebut.

Hal itu terungkap saat Komisi B DPRD DKI menggelar rapat dengan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) tersebut. Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan bertanya apakah PT Jakpro yakin bisa mulai mengerjakan LRT fase 2 pada anggaran perubahan. Mengingat dalam permohonan pengajuan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada rancangan anggaran perubahan 2018 sebesar Rp 4,6 triliun sebagian digunakan untuk pembangunan LRT fase 2 sebesar Rp1,8 triliun.

“Pasti enggak kita bisa laksanakan fase 2. Pasti enggak Pak Yuri (Ketua BP BUMD)? Kalau belum pasti ngapain duitnya dikasih sama dia (PT Jakpro) Rp 1,8 triliun? Lebih baik tunggu anggaran murni 2019,” ujar Ferrial dalam rapat Komisi B di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (31/8).

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto menjawab pertanyaan Ferrial. Jawaban Dwi membuat anggota Dewan kaget. Sebab Dwi mengatakan sebenarnya dia ragu melaksanakan itu.

“Kalau saya masih ragu-ragu, Pak, karena terus terang begini, kalau dilihat dalam angka Rp1,8 triliunnya memang itu, yang tadi saya sampaikan, itu timbulnya dari surat Pak Gub 14 Mei 2018 yang mengajukan ke Kemenhub untuk membangun trase 2,” ujar Dwi.

Dwi hanya bisa memastikan bahwa paling tidak rute LRT sampai Manggarai sesuai dengan rencana induk itu nanti. Dia pun bisa memastikan bahwa pembangunannya akan sampai Manggarai.
“Paling tidak kalau disetujui dan sebagian bisa kita gunakan ke Manggarai. Kalau ini saya agak yakin karena rencana induk perketetapaian pasti ketemunya di Manggarai,” ujar Dwi.

Rencananya, rute LRT fase 2 adalah Velodrome, Dukuh Atas, dan Tanah Abang. Namun, PT Jakpro masih menunggu rencana induk dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, apakah tersambung dengan trase 2 ini.

Mendengar itu, Ferrial mengusulkan agar PMD sebesar Rp 1,8 triliun itu tidak diberikan pada APBD Perubahan 2018 ini. Ferrial meminta PT Jakpro untuk mendiskusikan kembali dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Kalau Bapak gunakan ini sampai Manggarai, apa kita tunda saja sampai APBD murni 2019? Toh juga akan kita bahas tahun ini juga. Ditunda saja sampai ada kepastian,” kata Ferrial.

Ferrialpun meminta PT Jakpro menghentikan paparannya. PT Jakpro diminta untuk membahas rencana LRT fase 2 ini dengan Bappeda.

HARUS DITOLAK

Sementara itu, Pengamat Anggaran dan Politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai rencana Pemprov DKI Jakarta menyutik Rp11 triliun untuk delapan BUMD dinilai harus ditolak dewan. Anggaran itu mesti digunakan untuk pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup warga. BUMD pun disarankan untuk kreatif berusaha sehingga mampu bersaing dengan perusahaan swasta. “BUMD jangan selalu dimanjakan dengan suntikan modal dari APBD,” kata Uchok.

Terlebih pada 2017 lalu Gubernur Anies menolak memberikan penyertaan modal daerah agar 5 BUMD tersebut dapat lebih profesional dan flesksibel dalam menjalankan usahanya. Saat itu, BUMD yang tidak lagi diberi PMD adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.

Bahkan, saat itu ke lima BUMD itu mengaku mendukung dan siap untuk mandiri. “Terbukti kan selama setahun terakhir ke lima BUMD itu tetap bertahan tanpa ada masalah. Semestinya bisa dong diterapkan ke BUMD lain. Jangan terus-terusan merongrong APBD,” tegasnya.

Uchok curiga perubahan kebijakan Gubernur Anies tahun ini karena ketidaksanggupannya menyerap anggaran dengan melakukan pembangunan. Karena itulah cara paling gampang ialah memberikannya kepada BUMD.

“Bayangkan sampai Agustus penyerapan baru 41 persen atau sekitar Rp30 triliun. Itupun belanja pegawai. Artinya sangat susah dalam melakukan pembangunan. Bayangkan, kalau untuk menyuntik BUMD. Dalam hitungan hari sudah terserap Rp11 triliun. Kalau dalam pembukuan sepertinya karena berhasil menyerap padahal semuanya diserahkan ke BUMD,” tegasnya. Uchok pun berharap, Dewan kompak untuk menolak usulan PMD ini. Anggaran itu seharusnya dimanfaatkan untuk program prioritas yang dijanjikan saat kampanye lalu.(john/ruh)