Monday, 19 November 2018

Demo, Massa Desak Bawaslu Banten Tak Loloskan Caleg Koruptor

Senin, 3 September 2018 — 17:14 WIB
bawaslu

SERANG  – Menyikapi majunya mantan narapidana korupsi sebagai caleg di Pemilu 2019, sejumlah pewakilan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Banten untuk Pemilu Bersih melakukan demo dan menggeruduk Kantor Bawaslu Banten, Senin (3/9/2018).

Massa KMSB mendesak Bawaslu Banten untuk menyaring bacaleg agar caleg terpilih orang-orang yang tidak terlibat kasus korupsi.

“Kami ingin memastikan caleg terpilih nanti orang yang bersih maka harus disaring sejak pendaftaran. Logikanya saja dia mantan koruptor, maka jika kelak terpilih maka dikhawatirkan mereka akan menggunakan kekuasaannya sebagai legislatif untuk mengulangi perbuatannya,” ujar Gufroni dari Banten Bersih.

Dikatakan, PKPU Nomor 14 dan 20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai hukum yang berkekuatan hukum mengikat karena telah sah dan diundangkan.

“Bawaslu justru diamanatkan mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU. Bawaslu sebagai tulang punggung pengawasan pemilu seharusnya memastikan bahwa tidak ada mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif oleh KPU,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan PKPU dan tidak mempunyai wewenang menyimpulkan PKPU tidak sah atau bertentangan dengan UU.

“Desakan dan tuntutan kami ini tidak hanya berangkat dari semangat untuk memiliki legislatif yang lebih baik dan bersih, tetapi juga demi adanya kepastian hukum dalam pencalonan anggota legislatif pemilu 2019. Kami yakin, Bawaslu Banten mempunyai semangat yang sama dan memahami bahwa Peraturan KPU tentang Pencalonan masih sah dan berlaku, sepanjang tidak dikoreksi oleh MA,” ujarnya.

Sementara itu, Muhaemin, perwakilan dari Limasakti menegaskan, diloloskannya mantan koruptor sangat menciderai harapan masyarakat Banten yang menginginkan Banten bersih dari korupsi. “Percayalah rakyat Banten bersama Bawaslu jika Bawaslu tegas menolak mantan koruptor sebagai caleg,” tegasnya.

Jefri Nugroho dari Truth Tangsel menegaskan bahwa Bawaslu Banten harus menjadi motor untuk membersihkan Banten dari coreng moreng citra sebagai daerah korup. Bawaslu harus mengambil langkah tegas untuk tidak meloloskan bakal caleg yang merupakan eks koruptor.

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, mengapresiasi kehadiran perwakilan masyarakat yang memberi masukan kepada Bawaslu Banten. “Masukan yang disampaikan perwakilan masyarakat ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kami,” ujarnya.

Diketahui, ada enam bacaleg yang saat ini melakukan ajudikasi pendaftaran bakal caleg di tingkat Bawaslu. Di Bawaslu Banten yakni Dessy Yusandi dan Agus M Randil yang keduanya dari Partai Golkar.

Di Bawaslu Pandeglang yakni Dede Widarso dan Heri Baelanu dari Partai Golkar. Sedangkan di Bawaslu Cilegon yakni Jhony Hasibuan (Partai Demokrat) dan Bahri Syamsu (PAN). Informasi terakhir Bawaslu Cilegon sudah meloloskan Jhony Hasibuan. (haryono/win)