Saturday, 17 November 2018

Mudahkan Perijinan, Pemkot Denpasar Terapkan Tandatangan Digital

Senin, 3 September 2018 — 10:22 WIB
Proses tandatangan digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. (ist)

Proses tandatangan digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. (ist)

BALI – Berbagai inovasi dilakukan Pemkot Denpasar untuk pelayanan publik. Untuk memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar menerapkan tandatangan elektronik di beberapa bidang pelayanan perijinan.

Kadis DPMPTSP Kota Denpasar, I Made Kusumadiputra menjelaskan, tandatangan berbasis elektronik ini dapat dilaksanakan kapan pun dan dimana pun. “Dengan beragam tugas dan kegiatan yang ada mewajibkan semua pihak tidak terkecuali kepala dinas untuk turun ke lapangan, penandatanganan dapat dilakukan dimanapun karena terkoneksi aplikasi di android,” katanya, Senin (3/9/2018).

Menurut dia, penerapan tandatangan berbasis elektronik ini telah dilaksanakan pada ijin kesehatan khususnya Surat Ijin Praktik Perawat. Ke depannya, akan diterapkan di seluruh jenis perijinan dan OPD di Kota Denpasar.

Seperti halnya Surat Ijin Praktik Bidan, Surat Ijin Praktik Elektromedik, Surat Ijin Praktik Fisioterapi, dan Surat Ijin Perawat Gigi dan Mulut yang penerapan Tandatangan Elektronik akan diterapkan hari ini.

“Dengan adanya pelayanan tandatangan elektronik ini diharapkan dapat mempercepat proses perijinan di Kota Denpasar sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara, Kasubag Pengumpulan Informasi dan Publikasi Bagian Humas Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana mengatakan, tandatangan digital ini sesuai peraturan perundang-undangan. Ada dua aturan yang menyatakan tandatangan digital sah di mata hukum. Yakni UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta PP No 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik.

“Legalitas tandatangan digital ini sah secara hukum dan memiliki nilai yang sama dengan tandatangan basah,” jelasnya.(tiyo/tri)