Wednesday, 19 September 2018

Beli Elpiji Pakai KTP Picu Masalah Baru

Selasa, 4 September 2018 — 4:46 WIB

PEMERINTAH dalam hal ini Pertamina, memberlakukan persyaratan KTP bagi konsumen pembeli gas LPG (liquefied petroleum gas) atau elpiji 3 kilogram. Kebijakan yang dinilai tidak bijak ini sudah berlaku di Depok. Di daerah lain aturan ini juga menuai polemik dan diprotes masyarakat.

Sejak beberapa tahun silam pemerintah melempar wacana persyaratan KTP bagi konsumen elpiji. Ketika gas langka dan harga bergulir liar, wacana ini digulirkan. Pemerintah beralasan syarat itu bertujuan agar gas melon bersubsidi betul-betul jatuh ke tangan warga miskin.

Namun aturan tersebut menuai penolakan masyarakat karena selain memicu masalah baru, tujuannya juga tidak jelas. Kalau tujuannya supaya gas 3 kilogram betul-betul dinikmati rumah tangga miskin, ini jadi pertanyaan baru. Apa parameter yang dipakai untuk menentukan miskin, menengah dan kaya.

Lalu apakah pemerintah punya data kelompok-kelompok tersebut dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Membeli gas dengan syarat fotocopy KTP, juga menimbulkan kesan ‘lucu’ karena kartu tanda penduduk tidak mencantumkan tingkat ekonomi seseorang, kaya atau miskin.

Tujuan pemerintah membatasi subsidi hanya untuk warga tak mampu, bertujuan supaya subsidi hanya dinikmati oleh warga yang berhak. Gas ukuran 3 kilogram bukan untuk restoran besar, atau orang kaya. Tetapi pemerintah sampai kini tidak siap menyusun mekanisme serta kriteria siapa yang berhak membeli gas bersubsidi.

Akhirnya gas bersubsidi dinikmati oleh semua kalangan, dan ini realita yang terjadi. Muncul persoalan baru, gas 3 kilogram sering menghilang akibat ditimbun oleh spekulan. Selain itu, bermunculan bisnis haram penyuntikan dan pengoplosan gas. Akibatnya terjadi kekacauan karena gas langka dan harganya melambung.

Ada kekhawatiran, syarat KTP hanya akal-akalan pemerintah untuk memangkas subsidi harga gas setelah rencana sebelumnya, mengurangi subsidi Rp1.000/kg atau Rp3000/tabung gagal terealisasi lantaran banyak ditentang. Kabar ini sejak tahun lalu sudah berhembus, yaitu pengurangan subsidi akan direalisasikan pada 2018, dengan kata lain harga gas naik.

Karena itu pemerintah tidak bisa memaksakan aturan persyaratan KTP bagi pembeli gas elpiji, sebab Pertamina bisa dituduh melakukan pola konservatif yang membuat rakyat kian sengsara. Lebih baik rumuskan dulu solusi yang tepat bagaimana mengatasi kelangkaan gas, harga stabil dan terjangkau serta subsidi betul-betul dinikmati warga yang berhak. **