Monday, 24 September 2018

Aneh, Sudah Korupsi Masih Terima Gaji

Rabu, 5 September 2018 — 4:54 WIB

MELALUI kolom ini, kami pernah memberi apresiasi kepada pejabat yang segera mengundurkan diri begitu ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Tanpa harus menunggu menjadi terdakwa, apalagi terpidana, pejabat dimaksud mundur dari jabatannya, sekalipun jabatan tersebut sangat bergengsi dan diburu banyak orang.

Ini menunjukkan sikap yang patut diteladani. Tentu saja yang diteladani bukan perbuatan korupsinya. Tapi bentuk rasa tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara. Kepada masyarakat atas perilakunya yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti memiliki alasan yang kuat sehingga menetapkan seseorang menjadi tersangka korupsi.

Tidaklah mungkin  KPK berketetapan hati memberikan status tersangka, jika tidak memiliki bukti – bukti yang lebih dari cukup.

Lantas bagaimana dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sering disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah terbukti korupsi, tapi masih menjabat ? Jawabnya tentu aneh.

Lebih aneh lagi, institusi di mana ASN tersebut bekerja belum memecatnya meski kejahatan korupsi yang dilakukan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Padahal seperti dikatakan Ketua KPK, Agus Rahardjo, jika mengacu kepada undang – undang yang berlaku, para ASN yang melakukan kejahatan jabatan dapat diberhentikan secara tidak hormat.

UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas dan tegas menyebutkan demikian.

Kalau kenyataannya masih banyak ASN yang masih menduduki jabatan, tidak ada tindakan apa – apa, padahal yang bersangkutan telah diputus Pengadilan Tipikor telah melakukan kejahatan korupsi, pertanyaannya kemudian di mana letak masalahnya. Adakah yang tidak sinkron dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri kita ini. Ini menjadi bahan renungan kita bersama.

Di satu sisi pemberantasan korupsi dilakukan secara masif dengan harapan membuat efek jera. Tapi kalau tindak lanjut pemberantasan korupsi tidak didukung semua stakholder, lantas apa yang hendak dicapai.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan hingga kini terdapat 2.357 PNS yang sudah diputus pengadilan Tipikor, tapi masih aktif bekerja. Ini memprihatinkan , juga mengejutkan.

Rakyat akan bertanya, kok bisa PNS sudah menyandang terpidana korupsi masih aktif bekerja dan terima gaji tiap bulan. Sebut saja gaji mereka rata – rata Rp10 juta per orang, maka tiap bulan uang negara yang digelontorkan untuk menggaji koruptor sebesar Rp 23.570.000.000.

Kalau uang tersebut digunakan menyantuni warga kurang mampu masing – masing Rp1 juta, dapat mengkover 23.570 orang. (*).