Tuesday, 18 September 2018

Tak Penuhi Panggilan Polisi, Pengacara Sebut Kepala Nur Mahmudi Ismail Masih Membiru dan Ada Darah Kering

Kamis, 6 September 2018 — 13:47 WIB
Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail tersangka kasus korupsi Jalan Raya Nangka, Tapos, Depok.  (anton)

Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail tersangka kasus korupsi Jalan Raya Nangka, Tapos, Depok. (anton)

DEPOK – Nur Mahmudi Ismail masih sakit. Mantan Walikota Depok ini belum bisa memenuhi panggilan pemeriksaan Polres Depok terkait kasus dugana korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Depok.

“Iya, klien mengajukan pengunduran jadwal pemeriksaan ke tim Tipikor Polres Depok ke Kamis mendatang, 13 September,” ujar Abdul Halim, kuasa hukum Nur Mahmudi, Kamis (6/9/2018).

Menurutnya, permintaan pengunduran pemeriksaan itu terkait kondisi kesehatan kliennya. Katanya, Nur Mahmudi masih belum sepenuhnya pulih usai terbentur saat mengikuti lomba 17 Agustusan di sekitar tempat tinggalnya. Luka akibat benturan di kepala itu juga mengharuskan kliennya menjalani pemeriksaan di rumah sakit.

Ia juga menyebut di kepala kliennya masih ada bekas darah mengering dan bagian yang membiru akibat benturan. Luka itu ada di kepala belakang bagian kiri dan di leher.

“Tapi dia bisa berkomunikasi dengan baik,” ujarnya, Kamis (6/9/2018). Ia juga menyebut akan membawa kliennya ke RSCM pada 10 September 2018.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Depok, Harry Prihanto, yang juga berstatus tersangka dalam kasus sama mangkit dari pangilan tim tipikor Polres Depok.

Sejauh ini, polisi telah memanggil 87 saksi. Antara lain anggota Badan Anggaran DPRD Depok, mantan kepala Dinas PUPR, Yulistiani Moechtar, Kepala Dinas PUPR Manto, Sekretaris Dinas PUPR Supomo, Kepala UPT 3 Deni, hingga Wali Kota Depok Idris Abdul Somad yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Walikota Depok.

Polda Metro Jaya menetapkan Nur Mahmudi Ismail menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Perhitungan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memerkirakan kasus itu membuat negara merugi sekitar Rp10,7 miliar. (anton/yp)