Sunday, 23 September 2018

Menunggu Pergub Anti-Tawuran

Jumat, 7 September 2018 — 4:55 WIB

TAWURAN pelajar kini menjadi momok mengerikan di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, di daerah pun bentrokan antar-pelajar kerap terjadi hingga korban jiwa berjatuhan. Baik guru maupun orangtua kewalahan mengatasi persoalan ini karena kenakalan remaja kini sudah menjurus ke tindakan kriminal.

Kasus terbaru, seorang pelajar kehilangan nyawa dibacok siswa lainnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini. Polisi menangkap 10 pemuda, di antaranya senior alumni satu sekolah yang menggerakkan juniornya untuk tawuran. Contoh kasus ini menggambarkan, perkelahian massal seperti sudah membudaya karena melibatkan alumni sekolah dan diwariskan ke adik kelas.

Kekerasan di kalangan pelajar, adalah penyimpangan sosial yang tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Penyebabnya sangat kompleks. Mulai dari krisis budi pekerti, minimnya pengawasan orangtua, kurangnya pendidikan karakter baik di rumah maupun di sekolah, pengaruh pergaulan serta banyak aspek lainnya.

Dari aspek psikologis, usia remaja adalah masa labil di mana seseorang tengah mencari jati diri, butuh perhatian lebih, senang dipuji, emosi tak terkendali dan tindakan yang dilakukan terkadang di luar kontrol. Itu sebabnya banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi fenomena ini.

Menangani masalah tawuran, dibutuhkan peran semua pihak, serta campur tangan negara. Langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan menerbitkan pergub guna mengatasi kekerasan di kalangan pelajar, patut didukung. Anies menyebutkan, pergub akan mengatur langkah mitigasi guna mencegah munculnya tawuran.

Pergub ini diharapkan bisa mengatur langkah preventif stakeholder yang punya tanggungjawab dalam mengatasi persoalan kekerasan pelajar dari hulu. Dua faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakter remaja, adalah keluarga dan sekolah. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak, sehingga orangtua juga diwajibkan bertanggungjawab terhadap perilaku anaknya.

Kedua, pendidikan di sekolah. Dinas Pendidikan diharapkan membuat pola pendidikan yang dapat mencegah dan meminimalisir siswa terlibat kekerasan. Semisal, memasukkan memasukkan mata pelajaran ‘anti tawuran’ dalam kurikulum belajar, mengundang polisi sebagai pengajar, menambah keguatan ekskul, pendidikan karakter dan lainnya.

Intinya, pergub ‘anti-tawuran’ dibutuhkan sebagai penegasan aturan mitigasi serta bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengatasi kekerasan di kalangan pelajar. **