Monday, 12 November 2018

Pengganti Ganjil Genap Sistem ERP Bakal Diterapkan

Minggu, 9 September 2018 — 0:59 WIB
erpp

JAKARTA – Sistem ganjil genap untuk menekan kemacetan dipastikan tidak permanen. Pemprov DKI Jakarta segera mengganti dengan pemasangan gerbang jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Tahap pertama dipasang di dua kawasan yakni Jalan Sudirman dan H.R Rasuna Said. Berikutnya, diterapkan di tujuh ruas jalan.

“Ganjil genap ini hanya jangka pendek. Dishub tengah menyiapkan pemasangan gerbang ERP di kawasan Sudirman dan H.R Rasuna Said. Tahun depan sudah bisa beroperasi karena sudah ada pemenang lelangnya,”kata Sigit Widjiatmoko, Wakil kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sabtu (8/9/2018).

Sigit mengatakan, baru dua ruas jalan yang dilelang, yakni Jalan Sudirman dan Jalan H.R Rasuna Said. Nantinya, akan dibangun secara bertahap, khususnya di kawasan yang berlaku ganjil-genap. Diantaranya Jalan Medan Merdeka Barat, Thamrin, Gatot Subroto, S.Parman, MT Haryono, Panjaitan dan Jalan Ahmad Yani.

Sistem ERP diterapkan untuk mencegah agar tidak terjadi penambahan jumlah kendaraan pribadi. “Sistem ganjil genap ini tidak bisa jangka panjang. Sebab, akan ada warga yang memiliki dua mobil dengan pelat nomor ganjil genap sehingga sisitem ini akan percuma,” ujarnya.

TARIF MAHAL

Kepala Unit Pelaksana Teknis ERP Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli menambahkan secara aturan ERP sudah ada di Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2013 yang tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2030.

Dalam Perda juga mengatur waktu pelaksaan ERP, yakni pukul 07.00 WIB-20.00 WIB. Sedangkan tarif yang diberlakukan bersifat dinamis. Artinya, apabila masih banyak kendaraan yang melintas di kawasan ERP, tarifnya akan semakin mahal dan terus meningkat hingga standar kecepatan 35 kilometer per jam. “Hal ini sedang diproses bersama dengan kepolisian,” ujar Zulkifli.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta Pemprov DKI fokus terhadap perbaikan layanan angkutan umum terlebih dahulu. Sehingga, ketika masyarakat dipaksa untuk tidak boleh melintas, pilihannya sudah ada. (john/ta/ird)