Wednesday, 26 September 2018

Angkutan Umum Solusi Jitu

Senin, 10 September 2018 — 5:58 WIB

KEMACETAN di Jakarta dari masa ke masa semakin akut. Mengurai kemacetan kronis, aneka cara dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari Three in One, sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan sampai dengan ganji genap yang diperluas.

Belum pas dengan sistem itu, Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan ERP (Electronic Road Pricing). Tahap awal ERP diterapkan di Jalan Sudirman dan HR Rasuna Said. Tahun depan seperti yang diklaim Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtran) DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko, ERP bisa beroperasi.

ERP sebenarnya sudah digadang-gadang untuk diberlakukan di Jakarta sejak tahun 2007. Sistem jalan berbayar ini diyakini gubernur-gubernur sebelumnya, selain mampu mengurai kemacetan juga bisa menambah pundi-pundi ke kas daerah.

Berdasarkan data Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah, setidaknya ada 18 juta kendaraan bermotor yag beredar di jalanan Jakarta. Dengan jumlah kendaraan sebanyak itu, bila berbarengan beroperasi maka akan membuat jalanan ibukota macet total.

Berjibunnya kendaraan bermotor diperparah dengan tidak sebandingnya dengan ruas jalan yang ada. Malah bila ditilik dari penambahan jalan dengan penambahan kendaraan juga jomplang.

Data BPS DKI Jakarta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 5 persen selama lima tahun. Sedangkan panjang jalan bertambah kurang dari 0,1 persen.

Merujuk fakta ini, upaya Pemprov DKI Jakarta mengurai kemacetan sudah seharusnya didukung. Tetapi, bila akan menghadirkan ERP atau mempermanenkan sistem apapun tentu Gubernur Anies Baswedan terlebih dahulu harus menyediakan angkutan umum yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Sejauh ini penyediaaan angkutan umum masih menjadi persoalan. Bukan saja menyangkut jumlah, tetapi juga kualitasnya. Masih banyak angkutan umum rombeng atau tiak laik jalan beroperasi. Mengutip data Dishubtrans DKI Jakarta, tak kurang dari 65 persen jumlah kendaraan angkutan umum yang ada di Ibukota telah berusia di atas 10 tahun.

Sementara dari sisi kuantitas, jumlah angkutan umum hingga kini masih memprihatinkan. Bahkan pada acara seminar dengan tema ‘Menatap Masa Depan Jakarta’, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyorot persoalan ini.

Catatan Bambang jumlah kendaraan pribadi mendominasi jalanan, sedangkan prosentasi angkutan umum menyedihkan. Detailnya, dari total kendaraan bermotor yang ada rincannya jumlah mobil 38 persen, motor persen 49 persen, angkutan umum 13 persen. Angka ini pun, prosentase jumlah angkutan umum kecenderungannya merosot terus.

Bila angkutan rombeng tak diremajakan dan penyediaan angkutan umum tidak memadai, maka apapun sistemnya yang akan diberlakukan bisa kurang efektif untuk mengurai kemacetan. Sebab angkutan rombeng dan kurang tersedianya jumlah angkutan umum yang memadai, membuat warga terpaksa menggunakan kendaraan pribadi.

Artinya, selain menerapkan sistem yang pas, penyediaan angkutan umum memadai baik secara kuantitas maupun kualias adalah bagian solusi jitu untuk mengurai kemacetan. @*