Tuesday, 25 September 2018

Demokrat ke Kubu Jokowi: Stop Bajak Kader Kami

Selasa, 11 September 2018 — 13:00 WIB
Pasangan Jokowi dan  Ma'ruf Amin yang maju dalam Pilpres 2019.(reuters)

Pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang maju dalam Pilpres 2019.(reuters)

JAKARTA – Partai Demokrat gerah dengan manuver kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin terhadap Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo. Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, diklaim relawan Jokowi, Tim Bravo-5 Jatim, sebagai Dewan Pembina.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, meminta kubu petahana berhenti menarik kader Demokrat. Menurutnya ‘pembajakan’ yang dilakukan tim Jokowi – Ma’ruf merupakan bentuk dari politik yang tak beretika.

“Kami mengimbau tim pemenangan Jokowi berhenti membajak dan menarik narik kader partai Demokrat untuk masuk mendukung Jokowi. Ini politik tak beretika dan tidak pantas. Ini pendidikan politik yang buruk, menghalalkan segala cara untuk menang,” katanya kepada wartawan, Selasa (11/9/2018).

Dia kemudian menyindir kubu Jokowi dengan menyebut upaya ‘pembajakan’ kader partai menandakan koalisi yang dihuni sembilan partai politik tidak percaya diri. Ferdinand mempertanyakan kader-kader dari sembilan partai tersebut.

“Lagipula apakah memang kader sembilan partai pendukung Jokowi tak punya kader yang mampu memenangkan Jokowi? Percuma dong didukung sembilan partai jika toh tidak percaya diri untuk menang,” tandasnya.

Lebih lanjut, politisi yang aktif di media sosial itu menilai dukungan Soekarwo kepada Jokowi di Pilpres 2019 sebuah klaim semata. Ferdinand yakin Soekarwo tetap loyal mendukung kebijakan partai untuk memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Itu semua klaim klaim dari kubu Jokowi yang merasa berhak dan merasa bisa seenaknya dan semaunya kepada pejabat negara kareba merasa berkuasa. Kami mengerti betul dan tau betul situasi kebhatinan pakde Karwo yang sesungguhnya ingin terus bersama partai demokrat,” tegasnya.

“Namun ulah dan perilaku timses Jokowi-Maruf ini seperti arogan sekali memasukkan nama seseorang jadi tim mereka seolah mereka paling berhak menentukan pilihan politik seseorang,” pungkas Ferdinand. (ikbal/yp)