Sunday, 18 November 2018

Ini Syarat Jika ERP Diberlakukan di Jakarta

Selasa, 11 September 2018 — 15:43 WIB
erp

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan ERP (Electronic Road Pricing) alias jalan berbayar pertengahan 2019. Memaksimalkan kebijakan tersebut, penyediaan angkutan umum dan tata ruang yang memadai harus dilakukan.

“Bila itu tidak dilakukan, maka kebijakan tersebut dipastikan tak akan maksimal mengatasi kemacetan ibukota yang kian akut,” tegas Yayat Supriyatna.

Menurut Yayat, dalam penerapan ERP perlu dipenuhi beberapa syarat. Pertama penyediaan angkutan umum yang manusiawi, seperti MRT (Mass Rapid Transit), LRT (Light Rail Transit) dan BRT (Bus Rapid Transit) harus sudah beroperasi.

Bila sudah tersedia, sambung Yayat, masyarakat bisa membandingkan pengeluaran ongkos bila menggunakan kendaran pribadi dengan angkutan massal.

Tidak cuma sampai di situ. Kualitas pelayananpun harus menjadi perhatian. Pasalnya, kebijakan penanganan kemacetan itu harus mengubah perilaku masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah dan beralih ke angkutan umum.

“Warga Jakarta dalam beraktifitas nantinya akan memilih angkutan yang cepat dan nyaman serta murah. Bila tidak ada itu, mereka akan tetap menggunakan kendaraan pribadi dengan alasan kenyamanan. Terlebih masyarakat kelas atas,” ucap Yayat .

Karena itu, selain penyediaan angkutan massal sarana pendukung dalam hal ini tata kota dan ruang juga harus terpenuhi. Seperti pengembangan TOD (Transit Oriented Development) dan lainnya. “Bila semua itu telahterpenuhi maka kebijakan apapun dalam penanganan kemacetan bisa dilakukan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan ERP sebagai pengganti ganjil genap. Tahap pertama dipasang di dua kawasan yakni Jalan Sudirman dan H.R Rasuna Said. Berikutnya, diterapkan di tujuh ruas jalan. Diantaranya Jalan Medan Merdeka Barat, Thamrin, Gatot Subroto, S.Parman, MT Haryono, Panjaitan dan Jalan Ahmad Yani.

Sistem ERP diterapkan untuk mencegah agar tidak terjadi penambahan jumlah kendaraan pribadi.

TARIF MAHAL

Kepala Unit Pelaksana Teknis ERP Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli menambahkan, secara aturan ERP sudah ada di Perda Nomor 5/2013 yang tertuang dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) 2030.

Dalam Perda itu juga mengatur waktu pelaksaan ERP, yakni pukul 07.00 WIB-20.00 WIB. Sedangkan tarif yang diberlakukan bersifat dinamis.

Artinya, apabila masih banyak kendaraan yang melintas di kawasan ERP, tarifnya akan semakin mahal dan terus meningkat hingga standar kecepatan 35 kilometer per jam. (guruh/st)