Wednesday, 19 September 2018

Cak Imin Senang Politik Dua Kaki Demokrat, Tapi Pecat Kadernya yang Tak Dukung Jokowi

Rabu, 12 September 2018 — 21:35 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Muhaimin Iskandar.(ikbal)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.(ikbal)

JAKARTA – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku senang dengan politik dua kaki yang dimainkan Demokrat, yakni menjadi koalisi pendukung Prabowo – Sandiaga Uno, tapi di sisi lain membiarkan kadernya mendukung Jokowi – Ma’ruf Amin.

Namun, untuk kader PKB sendiri, dia mewajibkan mendukung Jokowi – Ma’ruf, dan akan memberi tindakan peringatan hingga pemecatan kalau melanggar itu.

Soal langkah politik dua kaki Demokrat, Cak Imin  berharap, partai di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga mengikuti jejak Demokrat untuk berpolitik dua kaki. Menurut Cak Imin mengatakan, fenomena dua kaki ini adalah sesuatu yang baru di kancah politik Tanah Air.

“Ini fenomena yang menurut saya baru, tetapi buat kami pendukung Pak Jokowi-MA ini berkah, banyak-banyak aja yang dua kaki kalau bisa,” kata Cak Imin di  DPR,  Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Cak Imin juga bersyukur dengan adanya kebijakan Demokrat tersebut. Menurutnya, hal itu akan menjadi berkah tersendiri untuk koalisinya. “Dua kaki yah menurut saya harus disyukuri, karena menambah kekuatan, menambah konstituen pendukung,” katanya.

Ia pun menilai tindakan tersebut sebagai sesuatu yang lumrah sehingga tidak perlu diperdebatkan. Mengenai etika berpolitik, lanjut Cak Imin, setiap partai memiliki mekanismenya tersendiri. “Etika politiknya yah internal bukan urusan saya dan kita semua. Masing-masing punya aturan dan mekanisme,” tandasnya.

Namun Cak Imin memastikan seluruh kadernya kompak mendukung Jokowi-Ma’ruf, meski Pilpres 2019 diadakan bersamaan dengan pileg. Bahkan, ia mengaku akan memberikan sanksi bagi kadernya yang ketahuan tidak mendukung Jokowi di pilpres.

PKB menjadi salah satu partai koalisi Jokowi-Ma’ruf yang akan bertanding di Pileg 2019 mendatang. Tak hanya pileg saja, pada tanggal 17 April 2019 tersebut, KPU juga akan menggelar Pilpres yang akan menjadi ajang pertarungan Jokowi-Ma’ruf melawan Prabowo-Sandi.

“Oh iya, jelas ada sanksi organisasi. Bisa pemecatan, peringatan, atau memperbaiki baru pemecatan. Tahapan-tahapan peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, baru berhenti,” kata Cak Imin.

Sebab, jika ada kadernya yang memilih oposisi, hal tersebut akan menyebabkan situasi tidak menguntangkan di internal partainya. Sehingga, wajar jika partainya mewajibkan seluruh kader dan caleg mengusung Jokowi-Ma’ruf.

“Wajib. Enggak menguntungkan kalau antar-partai itu beda pilihan capres, tidak menguntungkan partai. Ya gimana, bingung kan, ikut partai tapi dia pilih presiden beda gitu,” ungkapnya.

Cak Imin juga menyebut, peraturan tersebut juga sudah ada dalam kode etik partai. Sehingga aturan dan sanksi pemecatan tersebut memiliki dasar aturan yang jelas. “Ya, itu kayak kode etik yang saya kira akan ikut itu,” tandasnya. (win)