Friday, 21 September 2018

Demokrasi di Era Digital

Rabu, 12 September 2018 — 4:48 WIB

BERAGAM kegiatan dilakukan untuk memperingati, setidaknya mengenang kembali Hari Demokrasi, pada 15 September lusa.

Satu di antaranya diskusi dengan tema “Demokrasi Sejuk” yang dihadiri Sandiaga Uno.
Diskusi politik ini menjadi menarik karena menyongsong perhelatan akbar, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang kali ini dilaksanakan serentak dan berbarengan.

Sebelumnya, pilpres digelar setelah selesai pileg. Setelah diketahui perolehan suara masing- masing parpol.

Alasan pileg dan pilpres digelar serentak, setidaknya lebih hemat biaya dan waktu.

Kekhawatiran menimbulkan permasalahan, termasuk gesekan sosial, tidak perlu terjadi. Kedewasaan dan kecerdasan pemilih tidak perlu diragukan lagi. Meski kecerdasan emosional masih perlu diantisipasi. Bahkan, kami berharap perhatian ekstra terkait emosi massa perlu perhatian ekstra.

Perkembangan media sosial begitu pesat dan beragam. Segala jenis informasi begitu begitu transparan tanpa ada lagi sekat mana yang khalayak dan bersifat sangat privacy. Info cepat beredar tanpa batasan ruang dan waktu.

Kondisi ini dapat mempengaruhi praktik demokrasi sekarang ini.

Di satu sisi, kecepatan informasi dapat menunjang proses pengambilan keputusan baik di pemerintah daerah maupu pusat.

Melalui perkembangan teknologi informasi ini, masyarakat dapat segera memberi masukan kepada para pengambil kebijakan.

Sebaliknya para politisi dan pengambil kebijakan dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan program sosialisasi.

Bukan rahasia lagi, para politisi acap menggunakan media sosial untuk pencitraan.
Fakta tidak dipungkiri, sejak berkembang media sosial, tingkat kepesertaan pemilu dari kalangan anak muda meningkat.

Yang harus lebih diwaspadai jangan karena tekanan massa lewat media sosial, lantas dapat mengubah keputusan politik, meski harus menabrak peraturan perundangan.

Kita perlu bijak menyikapi. Jangan sampai terbawa arus emosi massa yang tak terkendali.
Demokrasi kita adalah Demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang mengutamakan suara mayoritas untuk mengambil suatu keputusan. Bukan demokrasi terpimpim dengan mengutamakan pemimpin dalam mengambil keputusan. Bukan pula demokrasi digital. (*).