Tuesday, 20 November 2018

Dinilai Hemat APBN, DPR Dukung Percepatan Pengerjaan PLTA Batangtoru

Rabu, 12 September 2018 — 12:00 WIB
Ketua Majelis Wali Amanah Usu Panusunan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Dirut PT NSHE Sarimudin Siregar, Rktor USU Prof.Runtung dan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu usai penandatanganan MoU.(Ist)

Ketua Majelis Wali Amanah Usu Panusunan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Dirut PT NSHE Sarimudin Siregar, Rktor USU Prof.Runtung dan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu usai penandatanganan MoU.(Ist)

JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mendukung  percepatan pengerjaan PLTA Batangtoru di Sumatera Utara.

“Proyek ini selain bisa menghemat APBN hingga Rp 6 triliun per tahun, proyek ramah lingkungan ini merupakan solusi untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera,” kata Gus Irawan yang pada Senin (10/9/2018) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) oleh pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan .

Kesepakatan kerja sama tersebut ditandangani oleh Rektor USU Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, Direktur NSHE Sarimudin Siregar, dan Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul M. Pasaribu, S.H di Gedung Rektorat USU, di Medan, Senin (10/9/2018).

Dia menilai, nota kesepahaman ini sangat penting agar target penyelesaian PLTA Batangtoru pada 2022 bisa terealisasi. Politisi ini pun sangat mengapresiasi keterlibatan universitas dalam proyek-proyek strategis nasional.

Dia berharap USU mengerahkan ilmuwan-ilmuwan terbaiknya untuk memberikan masukan.“Universitas ini tempatnya orang-orang pintar jadi memang harus berkontribusi. Jangan pula program-program seperti ini dimanfaatkan orang untuk mencari uang receh, memalukan,” kata Gus.

Gus  mengaku bingung, ada sebagian orang yang menyebut PLTA Batangtoru tidak dibutuhkan karena listrik Sumatera Utara (Sumut) dalam kondisi surplus.

“Pernyataan ini sangat menyesatkan. Surplus sebesar 160 MW yang dialami Sumut saat ini hanya bersifat sementara. Sumut akan kembali krisis listrik bila kontrak Marine Vessel Power Plant (MVPP), sebuah kapal pembangkit listrik yang disewa dari Turki tidak diperpanjang pada 2022. Kapal itu kan sifatnya bukan jangka panjang, kita cuma mengontrak lima tahun. Dan biayanya mahal,” kata Gus.

Gus cukup memahami latar belakang keberadaan kapal yang menyalurkan listrik 240 MW itu karena memang dirinya sebagai orang terdepan yang mendorong pemerintah mendatangkannya ke Belawan.

Dia menambahkan, Dirut PLN sempat menentang usulannya ketika itu dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Selain itu, kapal tersebut juga masih menggunakan bahan bakar batu bara yang tidak ramah lingkungan. “Jadi PLTA Batangtoru ini memang proyek paling strategis karena menggunakan tenaga air, paling ramah lingkungan,” sambungnya.

Oleh karena itu, dia mendukung upaya bersama dalam kolaborasi merawat kelestarian kawasan Batangtoru terus diperkuat oleh USU, NSHE, dan Pemkab Tapsel. Ketiga pihak akan berkolaborasi erat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTA Batangtoru yang selaras dengan pengelolaan kawasan Batangtoru secara lestari dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, dalam waktu dekat USU akan mengirim sejumlah ahli ke proyek PLTA Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu percepatan pengerjaan mega proyek pembangkit listrik berkapasitas 510 MW itu.

“USU akan berangkatkan ahli hukum, ahli kehutanan, ahli lingkungan dan lainnya, paling lama minggu depan,” kata Rektor USU Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum.

Dia menyadari kalau proyek yang sedang tahap pengerjaan ini terus mendapat kritikan dari sejumlah aktivis dan akademisi. Situasi ini membuatnya miris, karena menurutnya kritikan itu tidak didukung fakta.

“Ada perubahan makna hutan setelah Undang-undang 41 tahun 1999 tidak utuh lagi setelah ada putusan perubahan MA. Jadi jangan mau kita diperalat untuk mengganggu kepentingan daerah sendiri,” ujar Runtung menjawab tuduhan PLTA Batangtoru berdiri di atas areal hutan.

Sementara Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu memastikan seujung jari pun lokasi PLTA Batangtoru tidak menyinggung hutan. Sejak awal dia sudah mengingatkan agar PT NHSE untuk tetap memerhatikan aspek lingkungan. “Ada sebagian orang-orang yang tidak tahu masalah, tapi bicara ke media internasional kalau PLTA Batangtoru ini sangat berbahaya. Pertama disebut mengancam keberadaan orangutan, kemudian masalah kerusakan lingkungan, nanti pasti ada lagi yang diisukan. Padahal proyek ini sama sekali tidak berada di kawasan hutan,” ujarnya.(tri)