Thursday, 20 September 2018

Diperiksa 15 Jam Dicecar 171 Pertanyaan Mantan Sekda Depok Ini Tidak Ditahan

Rabu, 12 September 2018 — 23:41 WIB
Mantan Sekda Depok Harry Prihanto didampingi kuasa hukum Benhard usai diperiksa tim tipikor Polres Depok.  (anton)

Mantan Sekda Depok Harry Prihanto didampingi kuasa hukum Benhard usai diperiksa tim tipikor Polres Depok. (anton)

DEPOK – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto (HP) tidak ditahan Polres Depok walaupun telah 15 jam lebih diperiksa tim penyidik Tipikor Polres Depok.

Saat keluar dari ruang penyidik tersangka hanya berucap, ” Sehat dan semua saya serahkan ke pengacara atau kuasa hukum serta penyidik.”

“Saya.. Sehat..,” ucapnya lagi didampingi kuasa hukumnya Ahmar Ihsan Rangkuti dan Benhard Simbarani sambil menghindar dari kejaran wartawan di Polres Depok, Rabu (13/9/2018) malam WIB.

Tersangka HP sama sekali tidak memberikan komentar setelah sejak pukul 09:00 hingga pukul 22:15 diperiksa tim penyidik Polres Depok dan Polda Metro Jaya kaitan korupsi pelebaran Jalan Raya Nangka, Tapos, Depok, Jawa Barat.

Sebanyak 171 pertanyaan diberondong pihak penyidik tim tipikor Polres Depok dan Polda Metro Jaya terhadap tersangka Harry Prihanto.

“Ya ada sekitar 171 pertanyaan dan 34 halaman yang diajukan penyidik kepada klien saya hingga 15 jam penyidikan, ” kata Benhard sambil menambahkan tim penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Depok mengabulkan penangguhan penahanan.

“Kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan penyidik mengabulkan,” ucapnya yang enggan menjawab mengenai hasil pemeriksaan dan fokus pertanyaan penyidik.

Kalau masalah substansi, tanyakan sajalah langsung ke penyidik itu bukan hak kita ya buat menjawab.

Seperti diketahui, Harry Prihanto diperiksa penyidik Tipikor Satuan Reserse Kriminal Kota Depok, sejak pukul 09.00 WIB pagi Rabu 12 September 2018 memeriksa HP sebagai tersangka kasus korupsi pelebaran Jalan Nangka Kota Depok tahun 2015.

Kasus tersebut mencuat setelah Polresta Depok, melakukan penyelidikan atas kasus pelebaran jalan tersebut tahun 2017. Menurut fakta penyelidikan diketahui, pelebaran jalan yang dibebankan pada pihak swasta namun ternyata ada aliran dana dari APBD Depok 2015. Diduga kerugian negara akibat korupsi itu sebesar Rp 10,7 miliar. (anton/b)