Monday, 24 September 2018

Ada Apa dengan BPJS Kesehatan

Kamis, 13 September 2018 — 4:52 WIB

ENAM RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di Jakarta kekurangan obat. Kondisi ini karena tagihan dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan belum cair.

Pihak rumah sakit kini kelabakan mencari dana untuk membeli obat. Maklum sejauh ini rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta paling banjir pasien baik peserta BPJS Kesehatan maupun keluarga miskin.

Kabar RSUD krisis obat membuat kaget publik, terutama peserta program BPJS Kesehatan. Mereka khawatir kekurangan obat yang dialami rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta mempengaruhi pelayanan kesehatan.

Kekhawatiran publik bisa dipahami. Sebab jauh sebelum enam RSUD membuka tabir leletnya pihak BPJS Kesehatan membayar tagihan, sudah banyak rumah sakit yang ogah-ogahan melayani pasien BPJS dengan dalih beragam.

Bahkan beberapa waktu lalu beredar di medsos ada rumah sakit di daerah Yogyakarta memasang spanduk di gedungnya dengan tulisan seputar tunggakan BPJS Kesehatan. Namun rumah sakit itu tetap iklas melayani pasien BPJS Kesehatan.

Persoalan ini tentu saja membuat miris publik, terutama pemegang kartu BPJS Kesehatan. Padahal, peserta program ini rajin membayar iuran sesuai dengan kelasnya.

Program BPJS Kesehatan diberlakukan 1 Januari 2014. Program ini mengganti asuransi kesehatan dari pemerintah yang dikenal dengan Askes. BPJS Kesehatan membagi pesertanya menjadi dua kategori yakni PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan peserta BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan dibagi dalam tiga kelas yakni kelas tiga, kelas dua, dan kelas satu yang iurannya berbeda. Setelah dinaikkan per 1 April 2016, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas satu Rp80 ribu/bulan, kelas dua Rp51 ribu/bulan, dan kelas tiga Rp25.500/bulan.

Publik mendukung adanya program BPJS Kesehatan. Program ini diyakini bisa memudahkan warga saat hendak berobat. Tidak dipungkiri hampir sebagian besar warga tidak menyiapkan dana untuk mengantisipasi sakit sehingga sangat pas bila menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kini ‘kisruh’ RUSD-BPJS Kesehatan sudah seharusnya segera diselesaikan. Para stakeholder agar menilisik kebenaran adanya keterlambatan BPJS Kesehatan membayar tagihan terhadap rumah sakit sehingga tidak merugikan peserta program ini.

Bila tunggakan tak segera dibayarkan dan RSUD krisis obat dipastikan berimbas terhadap pelayanan kesehatan. Publik pun kini bertanya, “Ada apa sebenarnya dengan BPJS Kesehatan?” @*