Monday, 19 November 2018

KJP Plus Belum Dirasakan Seluruh Siswa

Kamis, 13 September 2018 — 0:59 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA – Sepanjang semester I, baru sekitar 50 persen Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dicairkan. Dengan total anggaran Rp1,8 triliun.

Padahal pada APBD Penetapan DKI 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp3,9 triliun. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Bowo Irianto, mengungkapkan untuk semester I, anggaran KJP Plus dialokasikan untuk 805.000 siswa dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Sebenarnya alokasi anggaran KJP Plus diperuntukan 872.024 siswa. Tetapi yang terealisasi baru mencapai 805.000 siswa sampai Juni kemarin. Ini karena yang tervalidasi datanya sebanyak itu. KJP itu pendaftarannya dua kali dalam setahun. Jadi datanya sering berubah,” kata Bowo saat Rapat Badan Anggaran di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Bila dibandingkan tahun lalu, anggaran KJP Plus sudah diterima sebanyak 778.058 siswa dari total siswa yang ditargetkan mencapai 832.000 siswa. Untuk siswa sebanyak itu, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,1 triliun.

“Memang lebih banyak di tahun ini. Sekali lagi, yang mendapatkan itu yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat. Tahun ini nambah besaran jumlah rupiahnya. Kalau jumlah siswa tentatif,” ujarnya.

MEMBUKA PENDAFTARAN

Sampai saat ini, Dinas Pendidikan DKI sedang membuka pendaftaran KJP untuk semester II. Pendaftaran akan dibuka hingga 19 September mendatang. Setelah pendaftaran ditutup, maka pihaknya akan melakukan validasi dan verifikasi data. Siswa yang lolos dari tahap validasi dan verifikasi data akan menerima kucuran dana KJP Plus.

Dijelaskannya, ada perbedaan antara KJP Plus pada era Gubernur DKI, Anies Baswedan dengan KJP era Gubernur DKI ke 15, Basuki Tjahaja Purnama. Kalau KJP Plus menyasar pada anak usia 6-21 tahun, sedangkan KJP ditargetkan untuk siswa berumur 7-18 tahun.

“KJP Plus juga diberikan termasuk untuk anak tidak sekolah tetapi berada dalam usia sekolah. Bahkan di PPDB tahun ini, kami sudah mulai jalur afirmasi. Untuk anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, melalui kellurahan. Bagi mereka yang masuk sekolah, kami rekrut melalui jalur anak tidak sekolah,” jelasnya.

Untuk besaran nilai KJP Plus, pihaknya menaikan besaran dana yang diterima siswa sesuai dengan tingkatan pendidikan. Siswa SD mendapatkan Rp250 ribu per bulan dari awalnya Rp210.000, siswa SMP menjadi Rp300.000 dari awalnya Rp260.000, siswa SMA dari Rp375.000 menjadi Rp 420.000 dan siswa SMK dari Rp390.000 menjadi Rp450.000 per bulan. Dan untuk paket kesetaraan dialokasikan menjadi Rp300.000 dari awalnya Rp210.000 per bulan.(guruh/st)