Monday, 24 September 2018

Perubahan Nama Bandara di Lombok Dinilai Dapat Memecah Belah Masyarakat

Kamis, 13 September 2018 — 10:16 WIB
Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. (yendhi)

Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. (yendhi)

JAKARTA –  Perubahan nama Bandara Lombok International Airport, Nusa Tenggara Barat menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, hingga kini masih menjadi kontroversi.

Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean turut menyayangkan kebijakan dari pemerintah tersebut. Dia menilai, perubahan nama bandara tersebut bisa saja membuat perpecahan dikalangan masayarakat khususnya Lombok menjelang Pilpres 2019.

“Kontroversi yang berkembang di publik harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai nanti mengakibatkan terpecahnya masyarakat Lombok, yang belum pulih pasca-diterpa bencana. Ini sudah ditambah kontroversi perubahan nama bandara ini,” ujar Ferdinand di Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018) malam.

Meski disebut alasan penggantian nama untuk menghormati jasa pahlawan, namun dia anggap hal itu kurang tepat. Pasalnya, justru menghilangkan jejak sejarah dari bandara yang diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjabat sebagai presiden kala itu.

“Apalagi ada rencana membongkar prasasti yang lama, saya pikir Jokowi harus lebih bijak ya mengatur waktu yang tepat. Ada baiknya Lombok ini dipulihkan dulu dari sisa-sisa bencana kemudian baru ganti itu,” ucap dia.

Ferdinand tidak mempermasalahkan pergantian nama karena memang domain pemerintah pusat. Kendati demikian, tidak perlu mengganti prasasti yang ditandatangani oleh SBY karena akan menghapus sejarah. “Ini yg kami tentang. Jangan sampai jejak sejarah atas pembangunan bandara ini dihilangkan,” ungkap dia.

Seperti diketahui, Bandara Lombok International Airport diresmikan oleh SBY pada 2011. Melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Presiden Jokowi kemudian mengubah nama menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dengan Surat Keputusan pergantian nama bandara pada 9 September 2018.

Menteri Budi mengklaim, pergantian nama telah mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Dia juga mengenyebut pergantian nama untuk menghormati jasa pahlawan Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Disisi lain, justru SBY melalui keterangan tertulisnya meminta isu pergantian nama tidak diperpajang. “Isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera,” tandas SBY. (yendhi/mb)