Saturday, 22 September 2018

Siapapun Presiden Harus Bisa Berikan Rakyat Makan Tiga Kali Sehari

Jumat, 14 September 2018 — 20:36 WIB
Viva Yoga Mauladi (rizal)

Viva Yoga Mauladi (rizal)

JAKARTA – Siapapun presiden yang terpilih pada Pemilu Serentak 2019 mendatang dituntut bisa menyelesaikan ketahanan pangan dan tidak ada lagi busung lapar.

Sebab 260 juta rakyat harus bisa makan minimal 3 kali sehari dengan beras yang diproduksi setiap tahunnya 33 juta ton, jagung kurang lebih 20 juta ton, kedelai 2,2 juta ton, serta 500 ribu ton daging sapi setiap tahunnya. Itulah tanggung jawab negara yang harus dipenuhi sebagaimana hak rakyat dalam hal pemenuhan tentang pangan.

Demikian diutarakan Wakil Ketua Komisi V DPR Viva Yoga Mauladi dalam diskusi MPR RI di komplek parleman, Senyan, Jumat (14/9/2018).

Ia mengatakan, dari sisi legislasi sudah relatif cukup komplit ada Undang-undang pangan.

“Undang-undang nomor 18/2012, Undang-Undang No.19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, undang-undang nomor 23/ 2013 tentang kelautan. Juga ada undang-undang hortikultura, undang-undang pertanian berkelanjutan,” katanya, Jumat (14/9).

Viva mengatakan, di sisi legislasi yang sudah diketuk palu oleh pemerintah bersama DPR, relatif sudah cukup baik. Tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaannya yaitu peraturan di bawah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terkadang terjadi kontra interminis yaitu antara kebijakan Inpres atau peraturan menteri itu tidak mengambil spirit dari undang-undang.

“Contoh impor, Kementerian Pertanian mengatakan produksi beras surplus, Kementerian Perdagangan mengatakan bagaimana surplus terjadi kenaikan harga di pasar. Ini kan antar instansi, satu pemerintah, dua kementerian mengajukan kebijakan yang berbeda, sehingga kemudian terbelah,” katanya.

Jadi, lanjutnya, dari dasar pemikirannya saja sudah berbeda, sebenarnya kalau pemerintah itu harus satu.

MANDUL

Viva mengatakan, kalau saat ini Bulog mandul. “Bulog itu mandul karena Bulog sebagai operator, pemerintah sebagai regulator kemudian dari sisi kebijakan itu Bulog tak bisa berbuat apa-apa. Dari jalur komersial juga belum maksimal. Sedangkan fungsi sosial Bulog juga sudah di mandulkan, Kenapa dimandulkan, karena dulu ada Raskin sekarang Rastra itu sudah masuk ke Kemensos sehingga Bulog tak bisa berperan apa-apa,” tegasnya. (rizal/b)