Thursday, 13 December 2018

Sumbangan untuk Perdamaian

Senin, 17 September 2018 — 6:30 WIB

Oleh Harmoko

Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak memberikan inisiatif perdamaian dalam menghadapi berbagai konflik di seluruh dunia. Indonesia secara intensif terus memberikan masukan bagi lembaga-lembaga internasional, utamanya PBB – dalam berbagai upaya, mediasi, diplomasi, serta turut aktif mencegah konflik di berbagai wilayah regional dan internasional, demi menciptakan perdamaian dunia.

Amanat Undang- undang 1945, dalam kata pengantar (preambule) yang kerap dihafalkan anak- anak sekolah menengah adalah Indonesia “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dalam hal ini, sejak awal kemerdekaan kita, Indonesia, berkomitmen memberikan kontribusinya dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Melalui para pemimpin kita dan wakil-wakilnya, Indonesia ikut berinisitif dalam menyelesaikan konflik Palestina, menjaga perdamaian di Lebanon, di negeri- negeri konflik
di Afrika, menyelesaikan berbagai masalah di Pakistan dan Afganistan, juga Rohingya dan Filipina Selatan.

Untuk semua yang disebut itu, peran dan kontribusi kita sungguh tidak kecil. Bahkan atas berbagai insiatif dan langkah diplomasi Indonesia di dunia, negara kita mendapat kepercayaan internasional dan terpilih kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 – 2020.

Menyongsong peringatan Hari Perdamaian Internasional (21 September), perlu mengingat kembali bahwa perdamaian bisa didapat jika mereka yang terlibat konflik memenuhi tiga syarat. Pertama, menjalin komunikasi dengan pemimpin masyarakat atau pemimpin agama untuk menjaga nilai- nilai toleransi atau “value of tolerance”.

Kedua, pentingnya mengubah budaya reaksioner atau “culture of reaction” menjadi budaya pencegahan atau “culture of prevention”. Kita mendukung lembaga -lembaga internasional untuk menjadikan pencegahan konflik sebagai salah satu prioritasnya.

Ketiga, pentingnya menyebarluaskan kebiasaan berdialog atau “habit of dialogue” serta penghormatan terhadap hukum internasional, kerjasama dengan organisasi regional untuk mencegah konflik.

Ketiga hal tersebut sejalan dengan prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang masa kerjanya akan dimulai 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2020.

Pokok -pokok pikiran yang telah disumbangkan kepada dunia itu, sesungguhnya juga berlaku dan bisa diterapkan dalam upaya menciptakan pedamaian di dalam negeri.

Di tengah suhu yang meningkat menjelang Pemiihan Presiden RI 2019, alangkah elok, jika para elite juga menyimak kontriusi kita kepada dunia -untuk kita pakai di dalam negeri.

Mari kita sama sama menjaga toleransi. Terutama di antara elite, yang menjadi panutan dan banyak pengikut. Janganlah perbedaan dijadikan permusuhan.

Program -program yang ditawarkan kubu yang tengah bersaing dalam pemilihan presiden hendaknya menawarkan solusi konkret untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa ini.

Singkatnya, mari adu program terbaik yang bisa dinilai oleh masyarakat kita yang akan menentukan pilihannya di bilik suara.

Di tengah potensi konflik yang memanas di antara kedua kubu, di tataran akar rumput (grass root) , elite yang sedang bersaing hendaknya menjaga kondisi yang menenteramkan, bukan ikut memanasi.

Tak kurang penting terus menerus melakukan dialog, saling pengertian, demi persatuan dan kesatuan Indonesia.

Masih seputar kata pengantar (preambule) UUD 1945, sebelum ikut melaksanakan ketertiban dunia, kita lebih dulu berkhidmat pada cita- cita, “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Meski negeri kita telah teruji dari berbagai konflik yang berpotensi memecah belah bangsa ini, namun setiap potensi konflik hendaklah dicegah sedini mungkin. Karena bila konfik pecah, maka kita akan menghabiskan waktu, biaya sosial dan politik, selain ekonomi – untuk pemulihannya, padahal secara ekonomi kita sedang mengalami kerentanan karena tak bisa mengelak dari pengaruh situasi di dunia internasional saat ini.*