Wednesday, 12 December 2018

Sampai Kapan BPJS Disuntik

Selasa, 18 September 2018 — 5:32 WIB

PROBLEM berat yang dialami BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun tak pernah berkurang. Sebaliknya semakin berat karena setiap tahun defisit keuangan terus bertambah. Defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018 tercatat mencapai Rp16,5 triliun.

Dalam rapat kerja bersama tentang bailout BPJS Kesehatan di DPR RI, disepakati pemerintah mengucurkan dana talangan berkisar Rp5 triliun. Dana talangan ini dinilai Dewan sangat jauh untuk bisa menambal defisit yang membuat BPJS Kesehatan jungkir balik.

Persoalannya sekarang, sampai kapan lembaga tersebut harus disuntik. BPJS Kesehatan yang mengurusi orang sakit justru mengalami sakit kronis. Ibarat pepatah ‘besar pasak daripada tiang’, dana masyarakat yang dikelola tak sebanding dengan pemasukan. Lembaga ini juga dinilai lamban dalam menggenjot jumlah peserta.

Sejak awal banyak pihak yang memprediksi lembaga tersebut akan defisit karena selain premi dinilai kecil, juga banyaknya pasien dengan berbagai penyakit yang ditanggung. Problem lainnya, Dewan juga curiga ada permainan tak sehat rumah sakit yang terindikasi berorientasi bisnis. Kondisi ini membuat BPJS Kesehatan kebobolan.

Ada baiknya BPJS Kesehatan, pemerintah dan Dewan mementuk tim untuk menelusuri dan mengevaluasi pengelolaan dana masyarakat. Indikasi fraud atau kecurangan terorganisir dalam pelayanan kesehatan oleh pihak rumah sakit terutama perlu ditelusuri. Kecurangan tersebut misalnya pasien yang sebetulnya tidak perlu rawat inap, diharuskan dirawat sehingga klaim biaya yang ditanggung menjadi besar.

Kecurigaan wakil rakyat di DPR cukup beralasan. Karena beberapa rumah sakit swasta lengang, sementara pasien BPJS di rumah sakit pemerintah membludak hingga harus antre berhari-hari untuk bisa dilayani. Indikasi kecurangan ini harus ditelusuri supaya jangan terjadi akal-akalan rumah sakit ‘menggerogoti’ dana masyarakat yang dikelola BPJS.

Masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan seperti benang kusut yang satu persatu harus diurai. Desakan Dirut BPJS Kesehatan mundur bila tak mampu mengelola lembaga ini, bukan solusi menyelesaikan persoalan. Siapa pun yang menjabat, bila benang kusut tidak diurai, dipastikan tidak ada perubahan berarti. Setiap tahun pemerintah bakal terus menambal defisit. **