Tuesday, 16 October 2018

Akhirnya KPU Perbolehkan Mantan Napi Korupsi Ikut Nyaleg

Rabu, 19 September 2018 — 21:50 WIB
mantan koruptor

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai menindak-lanjuti terkait pembatalan larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai legislatif oleh Mahkamah Agung (MA).

Komisiomer KPU Hasyim Asyari mengatakan, Rabu (19/9/2018) ada dua materi yang menjadi bahan pembahasan. Yaitu Pasal 4 ayat 3 PKPU nomor 20 tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU nomor 14 tahun 2018.

“Ada dua PKPU yang harus diubah, peraturan KPU yang diubah yaitu peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD. Kemudian yang satu lagi peraturan KPU yang mengatur pencalonan anggota DPD,” ujar Hasyim di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Sementara itu Komisioner KPU lainnya, Viryan Azis menjelaskan, kedua PKPU tersebut yang dibatalkan hanya frasa larangan mantan napi korupsi saja. Di mana mantan napi kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba tidak dibatalkan.

“Pembatalan itu hanya kepada frasa mantan napi korupsi, sementara mantan napi kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba tetap. Jadi yang dibatalkan hanya pada mantan napi korupsi saja,” terang Viryan.

Dengan kata lain akhirnya KPU memperbolehkan  mantan napi korupsi boleh menjadi calon legislatif sesuai keputusan MA. Namun bagi napi bandar narkoba dan kejahatan sesksual tidak boleh. (cw2/b)