Tuesday, 18 December 2018

Parlemen Norwegia Akui Kemajuan Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia

Selasa, 25 September 2018 — 3:21 WIB
wpid-tim-dari-norwe.jpg

JAKARTA – Delegasi Norwegia memberi kesan sangat positif terhadap upaya dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, perhutanan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pengelolaan sawit berkelanjutan. Kesan positif juga diungkapkan delegasi Norwegia dengan keseriusan Pemerintah, masyarakat, LSM, perusahaan swasta untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta melakukan corrective actions.

Mantan Menteri Luar Negeri Norwegia, yang kini Anggota Parlemen, Barth Eide, menyatakan, dalam banyak hal, apa yang terjadi di Indonesia adalah bahwa Pemerintah memimpin dan memobilisasi dukungan industri, komunitas, masyarakat sipil dan akademisi untuk menemukan solusi dan inovasi baru untuk menghadapi tantangan menyeimbangkan pertumbuhandan masalah lingkungan.

“Sebagai mitra Indonesia di bidang iklim dan hutan, kami bangga bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklimdan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar Barth, yang juga Ketua delegasi, pada acara makan malam Bersama Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (23/9).

Selama dua hari, Sabtu-Minggu, delegasi Parlemen Norwegia melihat langsung ke lapangan yakni ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitive Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar (Hutan Lindung 69,299 ha, Hutan Produksi Terbatas 1,985 ha dan Hutan Produksi Konversi 5,086 ha), rombongan melihat dan berdialog langsung dengan masyarakat pengelola Hutan Desaterkait praktik peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan seperti budidaya kepiting mangrove, pengolahan arang dar ibatok kelapa dan perlebahan madu.

Dalam kunjungan ke Hutan Desa ini, Espen Barth Eide, memberikan apresiasi terkait pelaksanaan program Perhutanan Sosial “Kami di sini berkunjung untuk belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius dan cara dalam mencapai pengelolaan hutan lestari dan mengurangi deforestasi. Bagi kami, kunjungan seperti ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari pemerintah dan rakyat Indonesia, sehingga kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan, ” katanya.

Secara khusus, kunjungan ke Kalimantan Barat adalah untuk melihat praktik pencapaian target NDC, dan implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland), serta pengelolaan sawit yang berkelanjutan.

Tujuan yang terakhir ini, sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi yang dikeluarkan Parlemen Norwegia, yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.

Kunjungan ke Indonesia ini untuk mendapatkan gambaran positif pencapaian target Indonesia dalam perubahan iklim dan pengelolaan hutan dan sumberdaya alam.

Selain itu delegasi Parlemen Norwegia juga mendapatkan paparan dan diskusi tentang Strategi dan Implementasi Perubahan Iklim; Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla); Strategi Konservasi Keragaman Hayati; dan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan, rombongan melanjutkan kunjungan ke DAOPS Manggala Agni Pontianak danper kebunan sawit PT. MAR yang telah memenuhi sertifikasi ISPO dan RSPO.

Bahkan mereka sangat terkesan melihat praktik Manggala Agni DAOPS Pontianak, “Hari ini kami bertemu para pejuang api yang sangat berani yaitu Manggala Agni di DAOPS Pontianak,dan dijelaskan bagaimana kebakaran hutan dan gambut harus dicegah dan bias ditekan” katanya.

Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri mengatakan, dalam rangka kerjasama internasional selama beberapa waktu ini kita menerima kunjungan delegasi sejumlah negara, Selainp Parlemen Norwegia, juga nanti minggu ini Parlemen Uni Eropa serta menteri Lingkungan Republik Demokratik Kongo.

“Kerja sama terus ditingkatkan unuk saling belajar dan bagi Indonesia dapat menunjukkan kebijalan Presiden Jokowi dalam implementasi atasi dampak perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya.

Sementara itu penutupan kunjungan, Kepala Badan Litbang dan Inovasi – KLHK, Agus Justianto meminta agar para anggota Parlemen Norwegia dapat menyampaikan informasi yang berimbang kepada para stakeholders di Norwegia dan Uni Eropa pada umumnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Penyampaian ini mendapat respon yang positif, dan mereka secara langsung menyampaikan sangat mendorong Instruksi oleh Presiden Jokowi untuk melakukan peninjauan yang tepat terhadap semua ijin perkebunan kelapasawit untuk memastikan bahwa sumber daya hutan baik di dalam maupun di luar konsesi perkebunan dapat dilindungi.

(*/win)