Wednesday, 12 December 2018

15 Menteri Jadi Jurkam, TKN: Mereka kan Orang Parpol

Jumat, 28 September 2018 — 18:35 WIB
Abdul Kadir Karding. (dok)

Abdul Kadir Karding. (dok)

JAKARTA – Kubu Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat sorotan karena mengerahkan 15 menteri menjadi juru kampanye nasional di Pilpres 2019. Timses Jokowi-Ma’ruf mengatakan, 15 menteri tersebut sa-sah saja jadi jurkam, karena berasal dari parpol dan sebagian jadi caleg.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowio-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, Jumat (28/9/2018). “Para menteri itu  rata-rata caleg partai. Memang sumber resource jurkam adalah para caleg. Memang kalau jumlah 574 dikali 9 itu dapatnya 5.000 (juru kampanye) sekian, di antaranya beberapa menteri yang tergabung,” kata Karding di Gedung DPR.

Dia menjamin menteri-menteri Jokowi yang menjadi jurkam tidak akan melanggar aturan yang ada. Karding mengingatkan agar para menteri yang menjadi caleg untuk berupaya menghindari konflik kepentingan selama masa kampanye.

“Ya, pada prinsipnya para menteri tersebut tidak akan melanggar peraturan perundangan maupun PKPU, atau kita cegah demikian rupa agar tidak terjadi conflict of interest. Rambu-rambu sudah sangat ketat dan silakan teman-teman Bawaslu melakukan pengawasan ketat,” ungkap Sekjen PKB tersebut.

Karding menambahkan, menteri adalah jabatan politik, sehingga sah saja apabila yang bersangkutan merangkap menjadi jurkam. Karding menilai, persoalan etik dikaitkan dengan keterlibatan menteri jadi jurkam merupakan pandangan keliru. Sebab menteri pada dasarnya jabatan politik.

“Pandangan yang benar penjabat politik bolehlah berpolitik. Mereka itu adalah orang politik jadi menteri, sebagian besar rekomendasi politik dan rata-rata kader partai. Mereka bisa cuti itu fasilitas instrumen yang diberikan UU dan PKPU,” tandasnya. (win)