Saturday, 20 July 2019

DPR: Bantuan Asing Jangan Timbulkan Persoalan di Warga Korban Gempa

Senin, 1 Oktober 2018 — 20:21 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti. (ist)

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti. (ist)

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti  mengatakan, adanya beberapa negara sahabat yang akan memberikan bantuannya, hal itu tidak bisa ditolak, namun diingatkan bantuan asing jangan nantinya menimbulkan persoalan di masyarakat.

“Diharapkan ada SOP dari pemerintah, sehingga tidak sampai merusak tatanan yang sudah terbangun. Kearifan lokal tidak boleh terkikis dengan hadirnya bantuan, dimana pada saat orang mendapat musibah down dan kondisi itu bisa dimanfaatkan siapa saja,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu.

Mednurut dia, persoalan yang tak kalah penting adalah penanganan pasca bencana. “Kita apresiasi kesigapan BNPB, Presiden, Menko Polhukam, Mensos dan Mendagri serta aparat lain yang datang ke lokasi. Hanya yang perlu adalah mengkordinir, karena dalam satu dua hari ini sebagian masyarakat masih belum tertangani dengan baik. Perlu lintas koordinasi supaya masyarakat korban gempa segera merasakan bantuan,” desak Endang.

Endang menambahkan, reaksi cepat penanganan korban amat perlu dilakukan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan terlindungi, terlebih kepada kaum perempuan dan anak-anak.

Bantuan trauma healing harus diutamakan, kepada anak yang ditinggal orang tuanya memerlukan pemulihan jangka panjang. Dalam masa-masa sekarang ini, sifat kegotongroyongan masyarakat sangat diharapkan dengan membuka posko dapur umum, meski suplainya dari Kemensos.

Ia juga melihat pentingnya pemerintah dan DPR mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Undang-undang tersebut perlu direvitalisasi. Melihat kondisi ring of fire Indonesia, tidak bisa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan anggaran minimalis. Pemerintah harus meningkatkan anggaran BNPB,” kata Endang. (win)