Wednesday, 19 December 2018

Menko Wiranto: Tak Perlu Status Bencana Nasional di Sulteng

Senin, 1 Oktober 2018 — 21:34 WIB
Masjid Baiturrahman di Palu rusak diterjang banjir tsunami, setelah gempa 7,7 SR yang menghajar kawasan Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2019). (ist)

Masjid Baiturrahman di Palu rusak diterjang banjir tsunami, setelah gempa 7,7 SR yang menghajar kawasan Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2019). (ist)

JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah tak perlu meningkatkan status penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional. Sebab, kondisi pemerintah di daerah saat ini basih berjalan baik.

“Tidak, tidak ada,” ujar Menko Wiranto, di Jakarta, Senin (1/10). Menurut dia, saat ini pemerintahan didaerah masih berjalan, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, Pemkot Palu dan Pemkab Donggala masih berjalan dengan baik.

Menurut dia, status sebagai bencana nasional akan dikeluarkan oleh pemerintah jika kondisi pemerintah daerah mengalami kelumpuhan total seperti bencana tsunami Aceh di tahun 2004 lalu. “Kan daerah masih berfungsi, bencana nasional dinyatakan jika daerah enggak berfungsi total, seperti di Aceh dulu,” katanya.

Dikatakannya, untuk saat ini kepala daerah dan staf pemerintahan di tiga wilayah kota dan kabupaten tersebut masih bekerja dan beroperasi seperti biasa.

Menurut dia, para aparatur pemerintah daerah itu hanya memgalami guncangan (shock) sementara akibat bencana tersebut. “Ini daerah gubernur masih sehat, kantor masih ada, staf masih ada, hanya shok sebentar,” tuturnya.

Selain itu, Wiranto juga menyebut penanganan bencana di Sulawesi Tengah masih menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah setempat.

Wiranto mengatakan pemerintah pusat hanya menjadi pendamping dan mendukung kerja-kerja pemulihan bencana di daerah tersebut. “Penanganan tetap didaerah, pemerintah pusat sebagai pendamping, seperti di Lombok dulu,” tandasnnya. (win)