Thursday, 13 December 2018

TNI Bersama Rakyat

Kamis, 4 Oktober 2018 — 16:23 WIB

DOKTRIN kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin relevan, bahkan kontekstual. Ini sejalan dengan tantangan dan ancaman keamanan negara yang terus berkembang, bahkan baru sama sekali.Sering dikatakan definisi ancaman nasional telah bergeser, tidak saja ancaman militer dari negara lain, tetapi juga ancaman nonmiliter.

Perang tidak langsung sebagai upaya pelemahan ketahanan negara oleh asing sudah terindikasi. Juga menggejalanya upaya pelemahan keamanan negara melalui akses terbuka dengan memanfaatkan jejaring information and communication technologi (ICT) yang juga sering disebut “cyber war”.

Di sisi lain masih adanya ancaman dalam negeri seperti aksi terorisme, konflik horisontal dan paparan paham radikalisme.

Itulah isu aktual yang tentu saja makin perlu disikapi menyongsong HUT ke-73 TNI esok hari (5 Oktober).

Mengacu kepada ancaman kekinian berupa “perang tidak langsung”, kita mengenal istilah yang disebut “proxy war”.

Dalam “proxy war” tidak terlihat siapa kawan dan siapa lawan. Dikendalikan oleh kekuatan besar. Tidak menggunakan kekuatan militer, tapi melalui berbagai aspek kehidupan. Bisa melalui politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum.

Sudahkah terindikasi? Jawabnya menurut telaah para ahli, bisa terlihat dari munculnya gerakan separatis, radikal, peredaran narkoba, bentrok antarkelompok.

Aksi kekerasan yang sering tidak berujung pangkal, sebuah realitas yang sekiranya patut dicermati. Begitu juga kian maraknya kehidupan yang melanggar norma hukum, norma agama, etika dan budaya.

Sejumlah indikasi tadi perlu diwaspadai sebagai upaya pelemahan ketahanan masyarakat, bangsa dan negara. Terlihat seperti gangguan keamaman dan ketertiban biasa, tetapi di baliknya tersembunyi ancaman yang bisa menggoyahkan keamanan dan stabilitas negara.

Terlebih analisis intelijen global saat ini mengungkapkan bahwa paparan paham radikalisme dan aksi terorisme telah memasuki tahap cyber dengan penggunaan teknologi informatika yang canggih. Sasaran utamanya adalah generasi muda generasi milenial sebagai mayoritas pengguna jejaring internet di Indonesia.

Data tahun 2017 memaparkan sekitar 143 juta dari 262 juta populasi penduduk Indonesia telah terhubung dengan jaringan internet.

Dari jumlah pengguna internet, hampir separonya mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Atau yang lazim disebut sebagai generasi milenial.

Posisi kedua, sekitar 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Sementara remaja usia 13 hingga 18 tahun (masuk generasi Z) menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 persen. Terakhir, orang tua di atas 54 tahun hanya 4,24 persen yang memanfaatkan internet.

Paparan data ini makin mengingatkan kita untuk waspada terhadap perkembangam dunia maya. Atensi perlu lebih ditingkatkan.

Kewaspadaan terhadap “cyber war” yang dampaknya lebih buruk bagi generasi muda harus terus ditingkatkan.

Upaya pelemahan keamanan suatu negara melalui akses informasi terbuka, baik yang diperoleh secara legal atau ilegal mengenai data-data negara dan warganya melalui jejaring teknologi informasi inilah yang disebut “cyber war“

Menghadapi karakeristik “perang” yang demikian, harus dihadapi dengan cara kian menguatkan kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi kian relevan dan kontekstual.

Sudah terbukti selama 73 tahun TNI bersama rakyat makin kuat. Sudah terbukti selama 73 tahun TNI mampu melaksanakan tugasnya menjaga segenap tumpah darah persatuan dan kesatuan
itu berama-sama dengan rakyat.

Doktrin ini sekaligus membuktikan bahwa TNI tidak pernah bergeser dari jati dirinya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang jati dirinya sebagai:
1.Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
2.Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
3.Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.
-Ini semua demi kepentingan ketahanan nasional kita.

4.Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Di era kekinian, makin dituntut netralitas menyongsong gelaran pileg dan pilpres. Mengayomi dan melindungi rakyat tanpa melihat latarbelakang aspirasi politiknya.

Ke depan, mensyaratkan agar TNI menjauhkan diri dari hasrat dalam politik praktis dan berupaya menghindari aktivitas ekonomi yang akan mengurangi keprofesionalannya.

Dirgahayu TNI. *