Saturday, 20 October 2018

Laporkan Korupsi Dapat Hadiah

Rabu, 10 Oktober 2018 — 6:14 WIB

AKSI korupsi yang tiada henti membuat geram rakyat. Tak terkecuali aparat penegak hukum. Pemerintah pun terus mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi melalui beragam upaya dan cara dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Satu upaya yang dilakukan, pemerintah memberikan apresiasi kepada warga masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak korupsi. Selain penghargaan, kepada pelapor korupsi diberikan hadiah hingga Rp200 juta. Sementara laporan adanya dugaan suap, hadiah maksimal sebesar Rp10 juta.

Bentuk penghargaan dan besarnya premi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kami tentu mengapresiasi langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dalam penguatan pemberantasan korupsi. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan partisipasi masyarakat kian meningkat untuk melaporkan adanya dugaan korupsi, suap, gratifikasi dan tindak penyelewengan lainnya.

Dengan kian banyaknya keterlibatan masyarakat melaporkan dugaan korupsi, diharapkan dapat mencegah pelaku korupsi. Setidaknya pelaku menahan diri untuk tidak tergoda menerima sogokan, upeti, pungli atau apa pun namanya pemberian yang disebut uang balas jasa.

Hanya saja yang perlu diantisipasi jangan sampai hadiah ini dijadikan alat negoisasi dengan pelaku korupsi atau alasan untuk mencari- cari. Kita meyakini masyarakat semakin cerdas melaporkan tindak korupsi. Tidak asal melaporkan dugaan korupsi tanpa diserta bukti- bukti.

Itulah sebabnya perlu kecermatan dalam melaporkan dugaan korupsi. Apalagi secara tersurat sudah disebutkan dalam PP mengenai tata cara pelaporan. Di antaranya identitas diri pelapor, uraian fakta mengenai dugaan korupsi.

Demi keamanan, pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum. Yang menjadi persoalan jika laporan yang disampaikan tidak mengandung kebenaran, sementara sudah terlanjur terpublish, diketahui khalayak. Sebut saja laporan palsu, apakah pelapor akan terkena sanksi?

Kita memang perlu mendorong partisipasi publik memberantas korupsi dengan memberikan perlindungan hukum kepada pelapor. Tapi di sisi lain,ada kewajiban menjunjung asas praduga tak bersalah kepada mereka yang dilaporkan.

Di sinilah perlunya kecermatan aparat dalam menyikapi setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Intinya bagaimana makin membuka ruang kepada publik aktif ikut mengawasi korupsi, tetapi tidak memunculkan kontroversi. Yang pasti dampak positif yang bakal kita dapat, kian banyak masyarakat ikut mengawasi, akan membuat gerah pelaku korupsi. ( *)