Monday, 15 October 2018

Terpaksa Naikkan Tarif BBM Pilihan Berat Capres Jokowi

Rabu, 10 Oktober 2018 — 6:24 WIB
jokowi-prab

PRESIDEN Jokowi sebagai Cawapres nomer 01 di Pilpres 2019, terjebak pilihan berat. Ketika dolar AS menyentuh Rp 15.200,- dan minyak impor menjadi USD 70 perbarel, realistisnya dia harus menaikkan harga BBM. Sebab harga BBM dalam APBN 2018 masih berasumsi USD 48 perbarel. Tapi menaikkan BBM, bisa menggerogoti elektabilitas.

Menaikkan harga BBM atau tidak, adalah urusan ekonomi. Tapi ketika menjelang Pilpres bisa menjadi masalah dan alat politik. Di era kapanpun, menaikkan harga BBM adalah kebijakan pemerintah yang tidak populer. Tapi jika tidak menaikkan, defisit APBN bisa makin berdarah-darah.

Bagi oposisi, naiknya harga BBM akan dijadikan peluru baru untuk nembak pemerintahan yang berkuasa. Ini lho kemampuan penguasa sekarang, apakah rakyat mau dipimpin presiden yang tak bisa mengatur ekonomi secara baik. Maka kaum oposisi selalu menyerukan: #2019 ganti presiden!

Sejak Jokowi menggantikan SBY Oktober 2014, subsidi BBM hanya diberikan untuk solar dan minyak tanah. Sedangkan premium tanpa subsidi, sehingga harga BBM di Jawa dan Bali perliter Rp 6.550,- sementara di luar wilayah itu Rp 6.450. Sayangnya, meski premium tanpa subsidi, Pertamina selaku pemegang urusan perminyakan tak bisa ambil keputusan sendiri.

Maksudnya, harga BBM itu ditetapkan oleh pemerintah bukan Pertamina. Inilah yang bikin Pertamina kobol-kobol, lebih-lebih ketika dipaksakan BBM satu harga di Papua, Pertamina harus benar-benar menjadi anggota PBT (Pasukan Berani Tekor), sebab itu sangat menggerus keuangan Pertamina.

Kita sudah lama memakai minyak impor, padahal barang impor harus pakai dolar AS. Ketika APBN 2018 disusun, diasumsikan harga BBM impor seputar USD 48 perbarel, ketika dolar AS kursnya baru Rp 13.400,- Tapi sekarang, dolar sudah Rp 15.200,- sehingga BBM impor pun jadi USD 70 perbarel.

Agar Pertamina tetap sehat, pemerintah harus berani menaikkan harga BBM tersebut. Tapi sayangnya, Jokowi presiden sekarang juga sedang bersiap ikut Pilpres 2019. Mengizinkan Pertamina menaikkan harga, sama saja keputusan tidak populer itu bakal mengancam elektabilitas Jokowi.

Soalnya kenaikan harga BBM itu pasti akan digoreng-goreng pihak oposisi, agar rakyat mulai berpaling dari Jokowi. Meski lembaga survei mencatat elektabiltas Capres 01 terus melaju, bisa saja terganjal BBM ketika rakyat tergiur oleh janji Capres nomer 02. – gunarso ts