Wednesday, 12 December 2018

Pemprov DKI Buru Penunggak Pajak dan Naikkan Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 11 Oktober 2018 — 18:19 WIB
Penindakan kendaraan yang menunggak pajak yang dilakukan di Jakarta Timur. (Ifand)

Penindakan kendaraan yang menunggak pajak yang dilakukan di Jakarta Timur. (Ifand)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta terus memburu penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) baik mobil mewah maupun kendaraan biasa. Hal tersebut untuk mengejar kenaikan target pendapatan pada APBD tahun 2019 sebesar Rp 12 triliun dari pendapatan tahun 2018 yakni Rp65 triliun menjadi Rp77 triliun.

Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Pemprov DKI, Saefullah mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk memburu tunggakan PKB dan pajak lainnya. Selain memburu penunggak, PKB direncanakan dinaikkan. Hal tersebut terdata melalui target pendapatan PKB dari Rp8,3 triliun menjadi Rp9,3 triliun.

“Baik pendapatan asli daerah, retribusi daerah, maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini kita berani di angka Rp77 triliun dari Rp65 triliun. Penunggak pajak harus terus diburu,” kata Saefullah, Kamis (11/10).

Selain PKB,kata Saefullah, pendapatan dari pajak lain juga harus ditingkatkan penagihannya. Ada 13 pajak yang diandalkan pemprov meraup pendapatan. Antara lain, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), Pajak AirTanah Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan lainnya.

Seperti diketahui, untuk APBD tahun 2019,Pemprov DKI Jakarta mengusulkan Rp87,3 triliun. APBD tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesarRp4,1 triliun.

Pendapatan tersebut, lanjut Saefullah, akan dibelanjakan untuk berbagai macam kegiatan, baik tidak langsung ataupun langsung. Untuk kegiatan langsung antara lain pengentasan banjir, rumah susun, DP 0 Rupiah dan sebagainya yang bisa diikuti dalam proses pembahasan.

“Ada penyertan modal juga kepada perusahaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kita kan banyak program-program yang multiyears. Tahun ini multiyearnya itu ada 20 program, mulai dari rusun, DP 0, underpass, flyover, masalah banjir, itu banyak yang kita gunakan multiyears, termasuk pembangunan RSUD,” katanya.(john/b)