Monday, 15 October 2018

Penindakan Peti Kemas Tidak Layak Kemenhub Diminta Tidak Diskiriminatif

Kamis, 11 Oktober 2018 — 22:44 WIB
ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA – Indonesia Maritime Logisttic and Transportation Watch (IMLOW) minta saat menindak pada inspeksi kelaikan peti kemas, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus lebih mendahulukan aspek keselamatan bukan semata-mata komersial.

Sekjen IMLOW, Achmad Ridwan Tento mengatakan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM53/2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi diperlukan tindakan atau sanksi yang tegas sebagaimana telah diamanatkan lewat UU No:17/2008 tentang Pelayaran.

Sesuai UU 17/2018 tentang Pelayaran terdapat sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggar kelaikan kontainer domestik maupun internasional yang beredar di Indonesia.

“Tapi kok malahan lebih berkutat pada urusan biaya penanganan kelaikan dan verifikasi kontainer itu? Kenapa tidak pada penindakannya pidananya seperti dalam UU pelayaran,” ujar Ridwan.

IMLOW, kata Ridwan, menyoroti kenapa yang mau didahulukan pemeriksaan kontainer internasional (ekspor impor), padahal dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi, semua sama di depan hukum, baik kontainer internasional dan domestik.

Oleh karenanya Ridwan minta PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) Kemenhub jangan pilih kasih dalam melakukan pemeriksaan kontainer, semua kontainer baik domestik maupun international harus di inspeksi guna menertibkan laik tidaknya petikemas tersebut demi keselamatan secara keseluruhan.

Dikatakannya banyak pihak mencurigai kehadiran PM 53/2018 sebagai ‘titipan’ komersil dan juga diduga menjaga kepentingan bisnis kelompok tertentu, sebab yang terjadi fokus inspekssi bukan lagi aspek keselamatan tetapi pada urusan biaya kelaikan kontainer.

Sekjen IMLOW ini menegaskan dalam UU pelayaran No.17/2008 pasal 282 telah memberikan prioritas penyidikannya kepada kepolisian serta unsur pidananya bila ada pelanggaran kelaikan. “Kenyataannya lebih dominan unsur komersilnya makanya lupa akan amanat UU tentang sanksi pidananya. (dwi/b)