Thursday, 18 October 2018

Hasil Inspeksi Tim Pengawasan Terpadu

Ada 3.645 Perusahaan Tidak Taat Aturan BPJS Ketenagakerjaan

Jumat, 12 Oktober 2018 — 11:28 WIB
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E.  Ilyas Lubis bersama Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja & K3 Kemnaker Irjen Pol Drs. Sugeng Priyanto.(Rihadin)

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis bersama Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja & K3 Kemnaker Irjen Pol Drs. Sugeng Priyanto.(Rihadin)

JAKARTA –  Di seluruh Indonesia, ditemukan 3.645 perusahaan yang tidak taat aturan BPJS Ketenagerjaan. Temuan tersebut hasil inspeksi perusahaan yang dilakukanTim Pengawasan Terpadu BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI).

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja & K3 Kementerian Ketenagakerjaan Irjen Pol. Drs Sugeng Priyanto,  inspeksi oleh tim pengawas terpadu ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan, dan Kemnaker RI Nomor : Per/251/112017 tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers di Gedung Kemnaker bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis  dalam keterangan pers Peningkatan Kepatuhan Norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Pengawasan Terpadu di  Jakarta, Jumat (12/10).

Acara tersebut juga dihadiri Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Zainuddin  dan Direktur Pengawasan Norma Kerja & Jaminan Sosial, Bernawan Sinaga.

“Sudah jelas aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, jadi kalau ada perusahaan yang tidak memenuhi hak perlindungan pegawai yang mereka pekerjakan artinya mereka melanggar undang-undang,” jelas Sugeng.

Menurutnya, masih banyak perusahaan besar yang tidak patuh aturan, perusahaan yang sama sekali tidak mendaftarkan pegawainya, perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pegawainya, perusahaan yang melaporkan upah tidak sesuai dengan yang seharusnya atau hanya melaporkan gaji pokok sementara yang seharusnya dilaporkan adalah take home pay dan ada juga perusahaan yang tidak mengikuti full program BPJS Ketenagakerjaan padahal berdasarkan aturan jumlah omset mereka wajib mengikuti 4 program BPJS Ketenagakerjaan, tambahnya.

Sesuai dengan amanah undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) , Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm) yang merupakan hak seluruh pekerja di Indonesia.

Dari total 122,3 Juta pekerja di Indonesia terdapat 89,42 Juta potensi eligible yang berhak atas perlindungan jamian sosial ketenagakerjaan namun hanya 49,5 Juta yang terdaftar sebagai peserta.

Ilyas menambahkan, “Kami punya 49,5 Juta peserta, namun yang aktif hanyalah 29,5 Juta dan ini juga merupakan salah satu ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku yaitu menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.”

Sementara itu Bernawan menegaskan, sanksi kepada perusahaan-perusahaan tidak taat aturan akan ditindak berdasarkan aturan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi KerjaSelain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Jo. Permenaker Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif.

Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial”.

Implementasi dari peraturan di atas,  Kemnaker RI telah menerbitkan 7 rekomendasi pengenaan sanksi administratif (TMP2T) kepada unit pelayanan publik tertentu.

Selain menemukan data perusahaan bandel, dari hasil kerja sama kami dengan Tim Pengawasan Terpadu BPJS Ketenagakerjaan juga telah berhasil memulihkan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 56.119 pekerja.

Kami akan terus berupaya maksimal untuk memberikan hak perlindungan kepada masyarakat pekerja dengan menggandeng lembaga-lembaga terkait,” tutup Ilyas.(rihadin/tri)