Saturday, 20 October 2018

Kejaksaan Agung Didemo, Minta Deponeering Bambang Widjojanto Dibatalkan

Jumat, 12 Oktober 2018 — 18:41 WIB
Pendemo Meminta Kejagung  Batalkan Deponering Perkara Bambang Widjojanto.(adji)

Pendemo Meminta Kejagung Batalkan Deponering Perkara Bambang Widjojanto.(adji)

JAKARTA – Kejaksaan Agung digeruduk puluhan orang dari Satgas Anti Diskriminasi Hukum. Mereka menuntut Jaksa Agung Prasetyo, mencabut dan membatalkan keputusan deponeering yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2016, dalam perkara pidana atas nama tersangka Bambang Widjojanto (BW) Jumat (12/10/2018).

Demonstran meminta agar kejaksaan melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ini sebagai bentuk penegakan prinsip Equality Before The Law.

Koordinator Satgas Anti Diskriminasi Hukum, Budi mengatakan keputusan deponeering diduga tidak melalui prosedur sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang harus mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016, yang pada intinya menyatakan putusan deponeering wajib melalui proses konsultasi dan membutuhkan pertimbangan dari Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung RI, dan Kapolri.

Jaksa Agung HM Prasetyo yang dikonfirmasi , mengatakan pencabutan deponering harus ada pertimbangan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

“Terus maunya apa, oh dibuka kembali, kita harusnya lihat dulu dong, pada saat kita putusan deponering alasannya adalah demi kepentingan umum. Nah sekarang kita lihat dulu ada ga kepentingan umum yang mendasari untuk dibuka kembali,” katanya.

Jadi, kata Prasetyo, jika deponering itu dibuka kembali maka apakah ada kepentingan umum . “Dulu kepentingan umumnya demi tuntutan masyarakat dalam pemberantasan korupsi itu kepentingan bersama, kita kan engga mau korupsi merajalela. Kejaksaan bisa iya bisa tidak memanggilnya,” singkatnya. (aji/b)