Monday, 15 October 2018

Pelapor Korupsi Dapat Rp 200 Juta Keselamatannya Harus Dijamin Dong

Jumat, 12 Oktober 2018 — 21:55 WIB
Anggota MPR RI Arsul Sani

Anggota MPR RI Arsul Sani

JAKARTA – Anggota MPR RI Arsul Sani megatakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 merupakan upaya terobosan pemerintah memberantas korupsi. Untuk itu, Arsul mengharapkan Lembaga Perlindungan Sasksi dan Korban (LPSK) berperan besar dalam melindungi pelapor korupsi setelah diterbitkan PP34 tersebut.

Menurut Sekjen PPP ini, di Kompleks Parlemen, Senyan, (12/10/2018), Presiden Jokowi meneken PP Nomor 43 tahun 2018 untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Arsul menekankan bahwa di tahun politik, kebijakan seperti itu dianggap sebagai bentuk politisasi dalam penegakan hukum, khususnya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Ada yang menarik dalam PP tersebut karena dibedakan antara penghargaan yang diberikan kepada mereka yang berhasil memberikan informasi dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi dengan hadiah atas kasus korupsi yang kemudian dilakukan penindakan,” ujarnya.

Arsul belum melihat dalam PP itu tentang perlindungan karena di dalamnya mensyaratkan bahwa pelapor itu harus menunjukan identitasnya dan juga sedapat mungkin menyertakan dokumen atau data pendukung terkait laporan atau informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya.

Arsul mengatakan, meski pelapor di satu sisi menerima penghargan atau premi dalam bentuk uang tetapi keselamatannya menjadi terancam.

Dalam kesempatan itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, bahwa angka Rp. 200 juta premi bagi pelapor koruptor merupakan maksimal. “Jadi, kalau jumlah yang dikorupsi miliran atau kasus E-KTP, preminya tetap Rp.200 juta,” katanya.

Soal resiko pelaporan itu juga jadi poin penilaian. “Pertama ada 3 hal, yakni pertama peran aktif. Kedua kualitas sampai peradilan, ketiga resiko. Jadi 3 kriteria penilaian untuk mendapatkan kompensasi itu,” katanya.

Meski begitu, Fickar mempertanyakan, mengapa PP 43 diterbitkan saat masa kampanye. “Kenapa diterbitkan saat kampanye. Saya yakin ini PP sudah selesai sebelum kampanye,” katanya. (rizal/b)