Tuesday, 18 December 2018

TKN Jokowi: Hati-hati Bicara, Prabowo!

Jumat, 12 Oktober 2018 — 11:09 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amien, Kadir Abdul Karding (kiri)

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amien, Kadir Abdul Karding (kiri)

JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf, Abdul Kadir Karding bereaksi keras dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun diminta hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di depan publik.

Dalam Rakernas LDII di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018), Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya (SDA) alam namun tidak dimanfaatkan. Dia menuding pihak asing yang menikmati keuntungan dari SDA Indonesia.

“Sebaiknya beliau kalau bicara perlu berhati-hati dan melihat sejarah, pada zaman siapakah sesungguhnya paling banyak aset-aset itu dikuasai oleh pihak lain atau negara asing,” tandasnya kepada wartawan, Jumat (12/10/2018).

(Baca: Sebut Indonesia Makin Miskin, Prabowo Dianggap Berbohong atau Salah Data)

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan akusisi aset negara oleh asing justru terjadi pada masa orde baru (orba) yang dipimpin Soeharto. Prabowo, disebut Karding, merupakan bagian rezim yang berkuasa selama 32 tahun itu.

“Saya kira kita harus jujur pada sejarah bahwa aset penting negara itu banyak dikuasai pihak lain karena terutama pemerintahan di zaman Pak Harto. Dimana pemerintahan ini, salah satu kroninya adalah Pak Prabowo sendiri,” terangnya.

Anggota DPR RI itu mencontohkan aset PT Freeport Indonesia yang ‘dikuasai’ asing terjadi pada era sekitar 1967 saat adanya Kontrak Karya I. Karding menambahkan, justru pada pemerintahan Jokowi pengelolaan PT Freeport kembali ke Indonesia setelah menguasai 51 persen sahamnya.

“Bagaimana tidak, salah satu contoh saja bahwa Freeport yang tidak hanya tembaga tapi juga emas yang merupakan tambang potensi emas terbesar di dunia. Itu dikuasai begitu saja dan penguasaan itu tahun-tahun 67-an sampai sekarang. Akhirnya kita berdarah-darah sampai resiko besar harus kembali menguasai 51 (persen). Begitu juga dengan sumber daya lain,” ungkapnya. (ikbal/yp)