Tuesday, 20 November 2018

Kedaulatan Pangan

Senin, 15 Oktober 2018 — 8:00 WIB

“Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner..”

Pidato Bung Karno, yang disampaikan 27 April 1952 pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia—kemudian bernama Institut Pertanian Bogor (IPB) – masih tetap aktual hingga kini. Bahkan, ke depan, di mana ancaman krisis pangan menghantui dunia, termasuk negeri kita.

Para pakar pangan dunia menyadari tanda – tanda krisis pangan sudah di depan mata.

Setidaknya ada empat indikator. Pertama, semakin sempitnya lahan pertanian akibat konversi. Kedua, semakin sulitnya mencari lahan baru untuk tanaman pangan. Ketiga, semakin tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Keempat, makin berkurangnya jumlah petani.

Analisis demografis memprediksi tahun 2050, penduduk dunia mencapai 9,7 miliar. Populasi penduduk Indonesia saat ini sekitar 260 juta jiwa dengan kecepatan pertumbuhan penduduk sekitar 1,49 persen atau sekitar 4 juta jiwa per tahun.

Dari total penduduk Indonesia, 60 persen berada di pulau Jawa. Ini berdampak kepada laju konversi lahan sawah nasional mencapai 96 ribu hektar per tahun.

Luas sawah di Jawa saat ini 8,1 juta hektar, diperkirakan pada tahun 2045 hanya tersisa 5,1 juta hektar.

Masih adanya ketergantungan produk pangan pada pulau Jawa sangat membahayakan, sementara mencari lahan baru masih menemui banyak kendala.

Jika kondisi semacam ini terus berlanjut, tidak dikelola dengan benar, defisit pangan pada tahun 2045 sulit dihindari. Itu telaah para ahli.

Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya beras, pada dekade 1980-an. Bahkan saat itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO ( Food and Agriculture Organization) memberikan penghargaan istimewa kepada pemerintah Indonesia atas prestasi luar biasa tersebut. Namun, bertahun-tahun sesudah itu prestasi swasembada beras nampaknya sulit terulang. Bahkan tidak jarang Indonesia harus mengimpor beras dari negara tetangga, misalnya India, Thailand dan Vietnam.

Kini saatnya negeri kita harus bangkit menorehkan kembali prestasi swasembada pangan untuk kedaulatan bangsa.

Ini selaras dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (World Food Day) pada 16 Oktober bertema “Zero Hunger” atau pengentasan kelaparan dunia pada 2030.

Tantangan ketahanan pangan ke depan, selain ancaman defisit pangan, Indonesia juga ditengarai akan menghadapi krisis petani. Jumlah petani terus menurun dari tahun ke tahun.

Generasi muda kurang berminat bekerja di sektor pertanian disebabkan oleh menyempitnya lahan, biaya pertanian yang relatif tinggi, sementara pendapatan tidak menentu.

Tingginya angka urbanisasi menjadi satu bukti profesi petani semakin tidak diminati.

Pada tahun 2001 jumlah petani mencapai 32 persen dari populasi penduduk atau setara dengan 14 juta. Tahun 2015 menurun menjadi 9 juta. Sekarang tentu kian berkurang.

Hasil penelitian memaparkan 71 persen penduduk Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian, hanya 3 persen saja anak petani yang mau meneruskan pekerjaan orangtuanya di sektor pertanian.

Krisis regenerasi petani menyebabkan 61 persen petani di Indonesia berusia di atas 54 tahun.

Kalau petani yang ada semakin tua, siapa kelak akan memproduksi pangan kita.

Ini pertanyaan mendasar yang perlu segera dicarikan solusinya, jika kita ingin lepas dari krisis pangan.

Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pun menyoroti pentingnya regenerasi petani. Krisis regenerasi petani akan memaksa Indonesia melakukan impor beras dari luar negeri. Sementara, penambahan 1 persen penduduk akan meningkatkan impor hingga 2,65 persen pangan.

Maknanya regenerasi petani sangat dibutuhkan untuk mengupayakan peningkatan ketahanan pangan. Lebih -lebih pemerintah melalui program Nawa Cita mencanangkan swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun sampai 5 tahun sehingga negara ini memiliki kedaulatan pangan.

Kehadiran petani muda, petani terdidik dapat mendorong peningkatan tata kelola sektor pertanian. Petani muda diharapkan dapat mengatasi permasalahan pertanian dan mereka bisa mengembangkan sektor pertanian melalui kelembagaan.

Petani muda terdidik akan memainkan perannya mengembangkan pertanian berkelanjutan (pertanian era kini dan mendatang). Mereka akan lebih berinovasi bagaimana mengatasi keterbatasan pupuk kimia dengan pupuk organik, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan mengatasi ketergantungan harga oleh rentenir.

Generasi muda akan tertarik menjadi petani jika ada kejelasan status dan kepastian masa depannya. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas agar mereka leluasa berkreativitas meningkatkan
produknya.

Pemerintah perlu mendorong petani muda ikut terlibat mereformasi pangan dengan mengangkat potensi daerahnya. Pola kebijakan “top down” yang kurang diminati anak muda harus dihindarkan. Sebaiknya beri ruang mengembangkan ide ikut merumuskan solusi terintegrasi kedaulatan pangan mulai dari produsen, sistem distribusi, tata niaga, sampai konsumen.

Regenerasi petani harus ada pembaharuan. Mencoba hal- hal baru yang penuh tantangan saat ini lagi digandrungi anak muda. Tren “startup” dan bisnis anak muda bisa dipadukan dengan pengembangan bisnis di sektor pertanian.

Tak berlebihan sekiranya pemerintah memberikan insentif kepada petani muda dengan menyisihkan sebagian dana desa.

Rata-rata dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun. Sebagian dana tersebut semestinya bisa dialokasikan membangun kembali sektor pertanian dengan melibatkan anak-anak muda di desa.

Intinya pemerintah perlu lebih peduli kepada kesejaheraan petani karena merekalah yang menyiapkan makanan pokok ratusan juta orang. Mereka bisa disebut sebagai “pahlawan negeri”. Tanpa kerja keras petani kebutuhan pokok dalam negeri sulit terpenuhi (*)