Tuesday, 20 November 2018

Dilaporkan Soal Videotron, TKN Minta Bawaslu Fleksibel Tidak Perlu Panggil Jokowi

Sabtu, 20 Oktober 2018 — 21:52 WIB
Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (rihadin)

Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (rihadin)

JAKARTA – Pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin diduga melanggar aturan kampanye. Dua laporan dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di Bawaslu Pusat, paslon Jokowi – Ma’ruf diduga beriklan di media cetak. Sedangkan di Bawaslu DKI Jakarta, Jokowi – Ma’ruf diduga melanggar aturan terkait penayangan video melalui videotron.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani memgaku akan mengikuti proses dugaan dua pelanggaran di Bawaslu. Terkait dugaan pelanggaran kampanye via videotron yang sudah memasuki masa sidang di Bawaslu DKI, Arsul meminta lembaga pengawas itu lebih fleksibel mengingat Jokowi seorang presiden

Diketahui sebagai terlapor, Jokowi dan Ma’ruf diharapkan hadir memenuhi panggilan Bawaslu DKI dalam persidangan.

“TKN juga memohon karena kebetulan paslon yang kami wakili juga presidem, pejabat petahana, agar Bawalsu juga memberikan fleksibilitas tanpa melanggar akturan hukum kepada kami terutama soal keharusan (hadir) dan kuasa,” ujarnya di Posko Cemara, Jalan Cemara No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10/2018).

Sidang dugaan pelanggaran sedianya digelar pada Selasa (16/10/2018). Namun hanya pelapor yang hadir yakni Sahroni. Kehadiran Jokowi-Ma’ruf sebenarnya diwakili oleh dua orang TKD DKI Jakarta. Namun kehadiran mereka ditolak karena tidak bisa menunjukkan surat kuasa dari terlapor.

Menanggapi hal itu, Arsul mengatakan setiap orang yang masuk dalam struktur tim kampanye dapat mewakili Jokowi – Ma’ruf karema sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi.

“Sebenernnya kami berpendapat ketika yang hadir itu TKN, bukan lagi surat kuasa yang tesendiri karena TKN ini terdaftar di KPU, bukan kelompok orang saja, terdafatr, bisa diakses namanya. Dan ketika ya g hadir itu artinya sudah mendapat kuasa dari palson,” tandasnya.

Meski demimikian, Sekjen PPP itu mengaku akan mengikuti ketentuan dengan menyiapkan surat kuasa. Dia berharap agar Bawaslu DKI memberikan keleluasaan waktu untuk menyiapkannya.

“Namun kalaupun nantinya diperlukan surat kuasa maka tentu kami juga akan meminta kuasa dari paslon, hanya perlu waktu. Maka kami minta fleksibilitas dari Bawaslu dalam menerapkan peraturan Bawaslu yang terkait pihak yang melapor dan terlapor untuk bisa hadir sendiri atau dengan kuasa,” pungkasnya. (ikbal/b)