Tuesday, 20 November 2018

Jual Beli Jabatan Tebar Bibit Korupsi

Jumat, 26 Oktober 2018 — 4:50 WIB

KEPALA daerah tidak pernah kapok melakukan praktik curang, baik itu korupsi, suap proyek yang dalam bahasa kerennya ‘komitmen fee’, kongkalikong soal perizinan, bahkan juga menjual jabatan. Kasus terbaru, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra ditangkap KPK dalam perkara jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon yang dipimpinnya.

Kasus yang menjerat Sunjaya, membuat dugaan jual beli jabatan yang selama ini hanya sebatas kecurigaaan, menjadi terang benderang. Bisa jadi perkara ‘jualan’ jabatan juga terjadi di lingkungan pemkab atau pemkot lainnya. Kenaikan pangkat, mutasi jabatan, dijadikan ladang uang. Ini membuktikan fungsi pengawasan oleh inspektorat tidak berjalan.

Pimpinan daerah tak malu-malu membisniskan jabatan, mematok harga bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menginginkan jabatan strategis. Tak ada uang, tak ada jabatan. Di sisi lain, aparatur sipil negara (ASN) yang ambisius
mengejar jabatan rela merogoh kocek dalam-dalam demi kursi empuk dan posisi ‘basah’.

Jual beli jabatan jelas sangat merusak mental aparatur sipil negara (ASN). Jual beli, orientasinya adalah bisnis, dan bisnis menyangkut modal serta keuntungan. Bila jabatan didapatkan dari hasil membeli, sama saja menanam benih sebagai modal untuk mendapat keuntungan. Paling tidak, modal harus kembali.
Bila fulus sudah menguasai jajaran aparatur negara, bahkan telah berurat dan berakar, ancaman mengerikan ada di depan mata. Benih korupsi ditebar oleh atasan sendiri, maka rusak sudah mental ASN. Korupsi bakal kian merajalela, dan imbasnya negara bakal rusak.

Kasus jual beli jabatan, atau kasus hukum lain yang melibatkan pejabat daerah, membuktikan kontrol yang dilakukan inspektorat daerah sebagai pengawas internal, tidak berjalan. Kondisi ini juga bisa menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan oknum inspektorat tutup mata. Karena sejatinya inspektorat punya tanggung jawab meningkatkan pendayagunaan aparatur negara.

Kita harus mendorong KPK untuk terus membongkar sengkarut yang terjadi di pemerintah daerah. Kasus Bupati Cirebon, adalah kasus ke 19 kepala daerah terlibat korupsi selama tahun 2018. Hal lain, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri juga harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja inspektorat daerah. Bagaimana mungkin pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) bisa terwujud bila fungsi pengawasan internal jalan di tempat. **