Wednesday, 21 November 2018

Politisi Terjerat Gratifikasi

Rabu, 31 Oktober 2018 — 4:47 WIB

KEMBALI politisi terjerat kasus gratifikasi. Kali ini Wakil Ketua DPR, TK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/10/2018). Wakil rakyat ini diduga menerima hadiah atau janji sekitar Rp3,65 miliar terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2016.

Penetapan tersangka ini sebagai pengembangan kasus setelah Ketua DPRD Kabupaten Kebumen juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Dalam kasus ini, Bupati Kebumen juga sudah menjalani persidangan dengan vonis empat tahun penjara.

Yang menjadi pertanyaan adalah setelah penetapan tersangka kepada TK, apakah akan berpengaruh terhadap jabatannya sebagai wakil ketua DPR? Jawabnya tidak ada pengaruh atau perubahan status jabatan. Posisi sebagai wakil ketua DPR tetap eksis, masih memiliki hak untuk menduduki jabatannya, kecuali mengundurkan diri.

Undang – undangnya memang menyebutkan yang bisa memberhentikan sebagai anggota DPR, jika yang bersangkutan meninggal dunia, menjadi terdakwa, diberhentikan sebagai anggota dewan dan mengundurkan diri.

Meski undang – undangnya mengatur demikian, sebaiknya pimpinan DPR mengambil sikap atas peristiwa tersebut. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera menggelar sidang untuk menentukan sikap atas anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ini perlu karena MKD merupakan kelengkapan dewan yang untuk menjaga harkat, martabat dan kewibawaan DPR baik sebagai orang perorangan maupun kelembagaan.

Bagi anggota dewan yang dilaporkan oleh masyarakat karena dugaan kasus pelanggaran , memang menjadi tugas MKD untuk melakukan penelusuran hingga mengadili secara internal. Tetapi bagaimana dengan anggota yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi oleh KPK, tentu berbeda penanganannya.

Kasus ini tentu bukan lagi dugaan pelanggaran etika, meski anggota dewan yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan praperadilan atas kasus yang dituduhkan KPK.

Begitui juga dengan status tersangka masih menjalankan haknya sebagai wakil ketua DPR, bukanlah pelanggaran hukum. Ini hanya soal etika. Maknanya soal pantas dan tidak pantas, ini kembali kepada pribabadi masing – masing. Lebih dari itu pelanggaran etika, tidak akan terkena sanksi hukuman penjara.

Yang pasti rakyat melihat bagaimana karkater wakil rakyat kita terkait kasus yang menimpanya. Akan lebih terhormat jika untuk sementara melepaskan jabatan. ( *).