Wednesday, 21 November 2018

52 Pengusaha Reklame Minta Penertiban Ditunda, Namun Ditolak Anies

Jumat, 9 November 2018 — 21:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai memimpin apel penertiban terpadu penyelenggaraan reklame di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai memimpin apel penertiban terpadu penyelenggaraan reklame di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

JAKARTA – Sebanyak 52 pengusaha reklame meminta Pemprov DKI Jakarta menunda penertiban reklame hingga Maret 2019 atau sebelum Pilpres, seluruh panggung reklame sudah bersih.

Ketua Umum AMLI (Asosiasi Media Luargrya) Nuke Mayasaphira, Jumat (9/11), mengatakan mendukung upaya pemprov dalam penertiban reklame. “Seluruh pengusaha setuju dan mendukung pengarahan gubernur untuk menata reklame di Jakarta, “katanya.

Nuke menjelaskan, permintaan penundaan tersebut disampaikan karena sejumlah masalah.
Ia menyebut, kesemrautan dan ketidaktertiban reklame tidak semata kesalahan pengusaha, apalagi pergub yang baru sudah setahun ini tidak diberlakukan sehingga terjadi kekisruhan di unit kerja dan pengusaha.

Selain itu, reklame adalah industri padat karya yang melibatkan banyak orang mulai dari pendidikan rendah hingga sarjana. Reklame juga alat untuk mengkomunikasikan produk kepada masyarakat.

“Negara juga menghendaki sebanyak-banyaknya perusahaan yang menghasilkan produk industri di tanah air untuk menopang ekonomi, ” jelasnya.

Selain itu, bagi pemprov keberadaan reklame antara berguna untuk keindahan kota. Memberikan penerangan di malam hari sehingga suasana kota tidak gelap, citra ekeonomi terkesan baik.

Juga meningkatkkan PAD dan sudah tentu memeperluas lapangan kerja. Keberadaannya juga mendukung program program pemerintah. Ssepertti PON, SEA Games, Asian Games, Asian Paragames, APEC, IMF dan lainnya.

Sebab itu, kata Nuke AMLI meminta penundaan dengan solusi saling menguntungkaan. “Ini sebagai win win solution, “katanya.

Gubernur DKI Jakarta mengatakan pihaknya akan terus menegakkan aturan. “Kita sesuai aturan saja. Jika ini diberikan malah nanti akan memicu protes yang lain. Intinya, ikuti aturan saja, “katanya di Balaikota, Jumat (9/11).(john/b)