Wednesday, 21 November 2018

Disebut Sandi Mencontek Rumah DP 0 Rupiah, Kubu Jokowi: Kalau Applicable, why not?

Jumat, 9 November 2018 — 14:07 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani. (ikbal)

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani. (ikbal)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo disebut meniru program Pemprov DKI Jakarta, rumah DP p rupiah. Program andalan yang digaungkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu itu dinilai diadopsi oleh pemerintah.

Diketahui pemerintah menyiapkan program rumah layak huni dengan skema DP 0 rupiah bagi aparatur sipil negara (ASN), Polri dan TNI.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin, Arsul Sani tidak mempersoalkan jika program tersebut dianggap meniru. Dia mengatakan untuk program yang dinilai baik dan bisa dilaksanakan.

“Kalau soal dianggap meniru, maka apa salahnya jika sebuah konsep atau kebijakan baik yang ada di luar negeri atau dalam negeri kemudian diadopsi. Pak Jokowi kan tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0% untuk rumah tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik atau mustahil. Jadi kalau kemudian memang applicable why not  kemudian diadopsi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/11/2018).

Sebelumnya calon wakil presiden Sandiaga Uno menilai program hunian dari pemerintah Jokowi itu sebagai duplikasi dari program yang  dijalankan Pemprov DKI Jakarta yang dirintis Anies dan dirinya.

Lebih lanjut, Arsul membantah program hunian untuk ASN, Polri dan TNI itu sebagai sebuah kebijakan politis jelang Pilpres 2019. Menurutnya anggapan tersebut keluar dari pihak yang kalap yang tidak tahu lagi bagaimana merespon kebijakan pemerintahan Jokowi.

“Itu orang-orang yang kalap tapi bingung karena tidak tahu lagi bagaimana harus merespon langkah pembangunan dalam rangka peningkatan  kesejahteraan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Arsul.

“Mengapa mereka pantas dikatakan sebagai orang kalap yang kebingunan, karena ketika Pak Jokowi atau pemerintahannya dianggap belum memenuhi janjinya maka mereka  berteriak mengklaim Pak Jokowi melakukan kebohongan karena tidak memenuhi janjinya pada kampanye pilpres 2014. Sebaliknya ketika Pak Jokowi melakukan proses apa yang dijanjikannya itu dianggap politis atau pencitraan,” imbuh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (ikbal/tri)