Thursday, 17 January 2019

Terpapar Korup Sejak Dini

Jumat, 30 November 2018 — 4:38 WIB

PERILAKU korup di kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif masih saja terjadi. Rasa malu pada khalayak, rasa takut pada ancaman hukuman berat, tak lagi dimiliki oleh oknum-oknum yang notabene berpendidikan tinggi namun memiliki mental korup. Bersekongkol melakukan kejahatan demi ‘fulus’.

Kasus terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kongkalikong antara pengacara serta oknum hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lima orang digiring oleh KPK pada Kamis (28/11/2018) dengan barang bukti suap uang senilai 45.000 dolar Singapura, duit ‘pelicin’ proses hukum kasus perdata perusahaan tambang.

Dua bulan sebelumnya, seorang wanita hakim adhock Tipikor di PN Medan juga digelandang KPK atas sangkaan menerima suap 280.000 dolar Singapura. Hakim ini menangani perkara korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 di Sumatera Utara. Tertangkapnya satu persatu hakim nakal, ternyata tak membuat oknum lainnya takut.

Selama 13 tahun terakhir, KPK mencatat ada 19 hakim serta puluhan panitera terjaring operasi tangkap tangan (OTT) suap. Hakim nakal melalui panitera sebagai kepanjangan tangan, berkolaborasi dengan oknum pengacara atau pun melalui perantara pihak luar. Fakta ini menunjukkan betapa pilar-pilar lembaga peradilan kita kian keropos. Integritas penegak hukum dipertanyakan.

Belum berhentinya praktik curang di lembaga peradilan menunjukkan pengawasan baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Yudisial (KY) belum efektif. Meski kedua lembaga ini mengklaim pengawasan terhadap lembaga peradilan semakin ketat, tetapi realitanya penyimpangan masih terus terjadi.

Bagi aparat bermental korup, banyak cara untuk menghindar. Karena faktanya, meski pengawasan ditingkatkan ternyata mafia peradilan belum bisa dihentikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada yang salah dalam tubuh penegak hukum kita. Apakah ada yang salah dalam pola rekrutmen calon penegak hukum.

Artinya, memberantas skandal suap dan korupsi tidak bisa hanya dilakukan di hilir saja. Pencegahan harus dimulai dari hulu ketika proses perekrutan calon hakim, petugas pengadilan, calon jaksa maupun penegak hukum lainnya. Karena pola dan perekrutan pegawai, berkorelasi dengan mental mereka setelah bertugas nantinya.

Selama proses perekrutan masih tidak jujur, tidak transparan serta masih kental praktik sogok menyogok, jangan harap kita memiliki aparat yang bersih dan berintegritas. Jadi, mengikis mental korupsi dari hulu jauh lebih penting. Bagaimana mungkin kita memiliki aparat bersih bila sejak dini sudah dikotori oleh ketidakjujuran dalam proses perekrutan. **