Thursday, 17 January 2019

Manfaatkan Pemutihan Denda Pajak

Sabtu, 1 Desember 2018 — 7:24 WIB

BERAGAM upaya dilakukan Pemerintah Provinsi ( Pemprov) DKI Jakarta untuk mencapai target perolehan pajak. Hingga 29 November tahun ini, sebagaimana data yang dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, penerimaan pajak baru tercapai 88,9 persen. Dari target pendapatan pajak Rp 38,12 triliun, baru terkumpul Rp 33,9 triliun.

Masih sekitar Rp4,2 triliun lagi nilai pajak yang harus ditarik. Setidaknya 13 jenis pajak kini dalam “perburuan”, yakni pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah, pajak BBM, pajak air tanah, pajak PJU, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak rokok.

Menarik pajak menjadi kewenangan pemerintah, meski begitu dalam pelaksanaannya perlu memberi ruang yang cukup, termasuk kemudahan bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.

Kemudahan perlu dilakukan agar wajib pajak tidak direpotkan karena keterbatasan ruang dan waktu yang diberikan. Karena itu, kami mengapresiasi sistem jemput bola yang dilakukan BPRD Provinsi DKI Jakarta dengan membuka gerai pembayaran pajak di sejumlah fasilitas publik seperti mal, pusat perbelanjaan, kantor – kantor kelurahan , kecamatan atau melalui mobil unit.

Ada baiknya memperpanjang waktu pelayanan di saat – saat tertentu, terutama di akhir tahun. Pelayanan malam hari dan pelayanan hari libur yang sudah sering diterapkan di jajaran kantor kelurahan, bisa menjadi bahan kajian untuk meningkatkan pelayanan.

Begitu juga menghapus denda bagi penunggak pajak di akhir tahun ini, bagian tak terpisahkan dalam memberi kemudahan. Upaya yang sedang digelar BPRD Provinsi DKI Jakarta, hendaknya bisa diperluas kepada jenis pajak lain, yang sekiranya cukup potensial memberikan pemasukan.

Seperti diketahui, Pemprov DKI memutihkan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kebijakan ini sepatutnya dimanfaatkan bagi 4,7 juta pemilik kendaraan bermotor untuk melunasi pembayaran pajaknya, sebelum sanksi hukum diterapkan bagi penunggak pajak mulai tahun depan.

Pajak memang merupakan urat nadi pembangunan. Melalalui pajak dari rakyat ini pemerintah bisa menjalankan programnnya untuk menyejahterakan rakyat. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Tetapi di balik kewajiban tentu ada hak yang harus didapat sebagaimana layaknya warga negara.

Yang paling sederhana , hak memperoleh pelayanan terbaik dalam proses pembayaran pajak. Setidaknya wajib pajak merasakan adanya kemudahan, dan kecepatan dalam pelayanan. Belum lagi hak- hak yang lain seperti mendapatkan keadilan dan lain – lain. (*).