Sunday, 16 December 2018

Kerja Serampangan di Proyek Kejar Tayang

Kamis, 6 Desember 2018 — 7:45 WIB

SISA anggaran Pemprov DKI Jakarta dari masa ke masa selalu besar. Pada 2017 misalnya, sisa anggaran mencapai Rp13 triliun. Agar tidak mubazir, sisa anggaran sebanyak itu diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat modalnya.

Gelagat yang sama juga bakal terjadi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018. Dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp83,26 triliun, sisa anggarannya diperkirakan lebih dari Rp12 triliun.

Sementara untuk APBD DKI Jakarta untuk tahun 2019, eksekutif dan legislatif telah menandatangani kesepakatan mematok angka Rp 89,08 triliun. Nilai ini meningkat tujuh persen dibandingkan APBD 2018 yang sebesar Rp 83,26 triliun.

Merujuk fakta dari tahun ke tahun nilai sisa anggaran selalu besar, Gubernur Anies Baswedan mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntaskan evaluasi terhadap Perda APBD DKI Jakarta.

Harapan Anies dengan adanya evaluasi terhadap Perda APBD, proses lelang sejumlah proyek di Jakarta bisa dimulai pada Desember tahun ini atau lebih awal dari sistem anggaran tahun-tahun sebelumnya. Contoh permintaan itu antara lain untuk proyek perbaikan sekolah.

Sesuai dengan aturan, pelaksanaan proyek perbaikan total sekolah tidaklah mudah, tetapi butuh proses panjang. Untuk perbaikan satu sekolah harus terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset gedung yang akan dibangun. Setelah dihapus baru kemudian dilakukan lelang pembangunannya.

Tujuan lain mendesak Kemendagri agar proses lelang bisa dimulai lebih awal, juga untuk mencegah banyaknya sisa anggaran akibat pelaksanaan proyek tidak berjalan.

Mencermati sikap Anies tentu saja ada sisi positifnya. Sebab, kengototan itu didasarkan pada itikad baik yakni memanfaatkan secara maksimal uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Apalagi dari masa ke masa serapan anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selalu saja tidak maksimal.

Banyak hal yang mempengaruhi sisa anggaran itu besar atau penyerapan anggaran memble. Bisa karena perencanaan kurang matang, sehingga meski anggaran sudah dialokasikan tetapi program yang sudah digariskan tidak bisa dikerjakan.

Selain itu bisa juga karena proses pembahasan hingga persetujuan APBD terlalu lama. Atau pun sistem pelaksanaan APBD kurang pas, sehingga banyak proyek batal lantaran waktu yang tersedia kurang memadai.

Bukan itu saja, akibat sistem yang kurang pas banyak proyek Pemprov DKI Jakarta dikerjakan secara serampangan karena kejar tayang. Karena itu, tidak heran bila ditemukan ada proyek yang hasilnya berkualitas rendah alias jauh dari harapan.

Publik tentu berharap, kini saatnya sistem pelaksanaan proyek segera diubah dan bisa dilakukan lebih awal dengan perencanaan matang. Dengan demikian proyek kejar tayang yang biasanya dikerjakan secara serampangan bisa dihilangkan. @*