Thursday, 13 December 2018

Menaker : Prestasi Penyandang Disabilitas Butuh Sinkronisasi Regulasi

Kamis, 6 Desember 2018 — 14:52 WIB
Ichsan, penyandang difabel mengaku sulit mendapatkan kerja.(rinaldi)

Ichsan, penyandang difabel mengaku sulit mendapatkan kerja.(rinaldi)

JAKARTA – Sinkronisasi penerapan regulasi bagi penyandang disabilitas bisa menjawab isu penting berupa pasar kerja yang didorong menjadi inklusi. Hal itu sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Kamis (6/12/2018).

Alasannya, UU 8/2016  telah mengamanatkan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 1% bagi swasta & 2% BUMN dari total pekerjanya; kendati belum memiliki aturan turunan sebagai petunjuk teknis & pelaksanaannya.

Ungkapan Menaker dalam beberapa kesempatan itu ditanggapi pesimis penyandang disabilitas yang tengah memperingati 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional ke-26.

difabel

“Sudah ratusan surat lamaran kerja ke perusahaan swasta, juga pemerintah, tetapi tidak satu pun panggilan wawancara yang datang,” ujar Ichsan M Kamil, sarjana Amd di Kampus Swadharma, didampingi  Adhika M Prakoso, sarjana DKV Bina Nusantara (Binus), penyandang Tuna Rungu, di Hotel Sahid Jakarta.

Informasi ketenagakerjaan menyebut baru 10% angkatan kerja disabilitas dari total 11.580.117 penyandang yang memiliki pekerjaan dan mampu membiayai hidup mandiri. Jumlah itu terdiri 3.474.035 disabilitas Tuna Netra (penglihatan), fisik ada 3.010.830, Tuna Rungu (pendengaran) 2.547.626, Tuna Grahita (mental) 1.389.614 dan 1.1.58.012 penyandang disabilitas kronis. (rinaldi/tri)