Wednesday, 19 December 2018

Pembunuhan Pekerja di Papua, PPAD Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Intelejen

Jumat, 7 Desember 2018 — 13:47 WIB
Ketua Umum PPAD, Kiki Syahnakri (tengah).(ikbal)

Ketua Umum PPAD, Kiki Syahnakri (tengah).(ikbal)

JAKARTA – Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) menyatakan keprihatinannya terkait insiden penembakan terhadap pekerja pembangunan di Kabupaten Nduga, Papua. Ketua Umum PPAD, Kiki Syahnakri meyakini pelaku pembunuhan berasal dari Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kiki mengatakan insiden pembunuhan terhadap warga sipil dan militer itu bagian dari upaya pemberontakan OPM.

“Sepatutnya tidak Iagi disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana penyebutannya selama ini. Karena tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI, sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata,” ujarnya di Gedung PPAD, Jalan Matraman Raya, Jumat (7/12/2018).

Dia juga menuntut agar pemerintah menumpas pemberontakan OPM secara militer. Kiki meminta agar penumpasan pemberontak OPM diserahkan kepada TNI dengan bantuan Polri.

“Operasi TNI harus dilakukan secara terukur bedasarkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya, dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata,” tandasnya.

PPAD memandang pemerintah perlu memenangkan hati rakyat Papua guna mengakhiri gerakan pemberontakan. Lebih lanjut, Kiki meminta agar pemerintah melibatkan satuan Zeni TNI dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah rawan.

“Mendorong pemerintah untuk mendaya-gunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur didaerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM,” tuturnya.

Insiden pembunuhan pekerja di Papua juga membuat PPAD menuntut investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen operasi TNI dan Polri

“Melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh komprehensif. Menyangkut masalah menejemen operasi TNI/Polri, sistem intelejen, taktis, koordinasi, teritorial, logistik, pembangunan daerah, hak-hak adat, serta haI-hal yang terkait dengan kearifan lokal,” pungkas Kiki. (ikbal/tri).