Wednesday, 19 December 2018

Walkot Bekasi: Program Kartu Sehat Bukan Dihentikan

Jumat, 7 Desember 2018 — 15:10 WIB
Walikota Bekasi bersama insan pers di taman Rusa Komplek Kota Bekasi. (chotim)

Walikota Bekasi bersama insan pers di taman Rusa Komplek Kota Bekasi. (chotim)

BEKASI – Kabar baik bagi pemegang Kartu Sehat (KS) Kota Bekasi. Pasalnya, Pemkot Bekasi akan meneruskan program jaminan kesehatan ini di tahun depan.

“Kalau diputus (diberhentikan-red), maka percuma nanti. Hidup nggak berkah. Ini kan yang kita janjikan kepada masyarakat saat itu,” kata Rahmat Effendi, Wali kota Bekasi, Jumat (7/12/2018).

Disebutkan, program jaminan kesehatan di Kota Bekasi memang terus dilakukan pembenahan, tetapi bukan dihentikan. Isu ini muncul di kalangan masyarakat karena mengetahui kondisi keuangan Pemkot Bekasi yang sedang sulit.

Wali kota saat temu muka dengan pewarta di Kota Bekasi menyatakan, akan tetap meneruskan program KS Kota Bekasi. Tampak hadir Wakil Wali kota Bekasi Tri Adhianto, Pj Sekda Widodo dan selurah pejabat dan camat.

Hanya saja, katanya, Pemkot Bekasi juga memang tengah memberi pengajaran kepada masyarakat, agar pemanfaatan KS bisa lebih baik. “Jangan hanya sakit ringan, langsung ke RS Swasta. Karena di Puskesmas bisa dilakukan,” katanya.

Pemkot Bekasi saat ini tengah memperbaiki sistem pelayanan dan sarana kesehatan di Puskesmas. Peningkatan status dan alat kesehatan di Puskesmas Pondok Gede tengah dilakukan dan akan selesai 2019. Juga tambahan di Bantargebang dan Jatisampurna.

Kedepannya, jika sudah tersedia Puskesmas Tipe D sebanyak 8 buah, maka tidak akan diperlukan lagi RS Swasta. RSUD Kota Bekasi kini juga tengah berbenah dengan pembangunan 3 blok untuk melayani masyarakat.

Dengan pembenahan pelayanan kesehatan ini, maka keuntungan bisa didapatkan yang¬†akan digunakan untuk menambahi kesejahteraan dokter dan lainnya. “Bahkan kami sudah memikirkan, akan ada Rumah Sakit Daerah tanpa kelas di Kota Bekasi,” katanya.

Informasi yang dikumpulkan, tahun lalu Pemkot Bekasi menyediakan Rp400 milyar untuk bantuan kesehatan masyarakat melalui KS. Sistem pengobatakan KS kali ini, juga diubah karena harus menggunakan rujukan. Kecuali bagi yang darurat tetap bisa dilayani di Rumah Sakit.

“Ke depan, tidak dubutuhkan lagi kartu sehat karena akan bisa menggunakan e-KTP,” kata walikota. (chotim/mb)