Monday, 21 January 2019

HAM IDENTITAS BANGSA

Senin, 10 Desember 2018 — 7:19 WIB

Oleh H.Harmoko

HAK Asasi Manusia (HAM) memiliki peran penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejarah mencatat, sebelum dunia mendeklarasikan hak asasi manusia pada 10 Desember 1948, negeri kita sudah lebih awal merumuskannya.

Para pendiri negeri sudah secara jelas dan tegas mengukirnya dalam mukadimah, preambule UUD 1945.

Pada alinea 1 menyebutkan penghormatan atas hak – hak kemerdekaan.

Aline 2 mengakui hak asasi di bidang politik mengenai kedaulatan dan bidang ekonomi tentang kemakmuran dan keadilan.

Aline 3 pengakuan bahwa kemerdekaan pribadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Sementara pada alinea 4 menyebutkan bahwa negara wajib hadir mengayomi kemederkaan warga negaranya, semua golongan masyarakat (tanpa terkecuali), memberikan jaminan atas kesejahteraan sosial.

Bahkan secara rinci hak setiap warga negara diatur dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945.
Dalam kedua pasal tersebut diatur hak atas perlindungan, atas penghidupan dan pekerjaan serta berserikat. Ada hal inisiasi baik secara lisan maupun tertulis.

Ini bukti otentik, para pendiri bangsa kita selangkah lebih maju dengan ditempatkannya HAM sebagai bagian hakiki identitas bangsa.

Zaman berubah, era berganti, begitu pun tampuk kepemimpinan nasional.Perkembangan teknologi pun ikut mewarnai kehidupan manusia, termasuk dalam menyikapi hak asasi.
Dalam kontek kekinian, di era digital seperti sekarang ini pengungkapan hak asasi bagaikan menu kehidupan sehari – hari.

Mengatasnamakan HAM bukan hal yang tabu lagi. Menyatakan pendapat di muka umum adalah bagian dalam pelaksanaan hak asasi di bidang politik. Begitu juga menyampaikan usulan, aspirasi dan tuntutan lain sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak asasi hukum, ekonomi, peradilan dan sosial budaya. Belum lagi bicara soal hak asasi pribadi yang belakangan kian lazim dikedepankan dalam berkomunikasi antarmanusia.

Di lingkungan tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya, sering kita dengar perkataan “ Hak saya untuk berkomentar ” , “ Anda punya hak untuk menilai saya. Saya pun berhak menilai Anda” . Bahkan, di lingkungan keluarga, seorang anak sudah berani terbuka menilai karakter orangtuanya. Suatu hal yang sebelumnya dinilai tabu. Ini makin menguatkan pandangan bahwa persepsi HAM akan terus berkembang sesuai dengan masanya. Dapat dikatakan hak asasi manusia sebagai indikator peradaban.

HAM sendiri merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia sejak lahir. HAM merupakan hak pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anugerah yang bersifat kodrati.

Karena anugerah hendaknya perlu dijaga, dirawat untuk peningkatan kualitas diri. Lebih luas lagi untuk kemaslahatan umat. Tidak sepantasnya mengedepankan hak asasi pribadi, tetapi merugikan orang lain, lebih – lebih sampai merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karena hak asasi pribadi melekat juga pada diri orang lain, maka orang lain pun memiliki hak untuk merasa terganggu, terusik dan dirugikan. Sebab, di balik hak asasi, tiap manusia memiliki juga kewajiban asasi.

Bentuk konkret kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak asasi dirinya akan dihormati dan dilindungi, apabila dia sendiri menghormati dan melindungi hak asasi orang lain.

Pelanggaran HAM akan terjadi, manakala tidak terjadi kesadaran antara penggunaan hak dan kewajiban asasi.

Yang lebih utama adalah jangan karena alasan hak asasi jutsru menghambat penegakan hukum. Jangan karena berlindung di balik HAM hukuman kepada bandar narkoba dan koruptor menjadi tertunda. Patut direnungkan, bukankah perbuatan mereka telah melanggar HAM banyak orang.
Di sinilah perlunya negara hadir memberikan perlindungan kepada rakyat yang telah dilanggar hak- haknya.

Tidak kalah pentingnya mencegah pelanggaran HAM yang bisa terjadi sehari – hari seperti perselisihan yang berujung kepada aksi kekerasan dan persekusi. Bullying dari pihak yang kuat kepada yang lemah. Pelecehan seksual dalam angkutan umum dan perlakuan diskriminatif.

Lindungi yang lemah agar tidak menjadi korban ketidakadilan karena mereka berhak hidup bahagia dan sejahtera sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. (*)